Menanti Menkominfo Pilihan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo berjanji akan mengumumkan jajaran menteri di kabinetnya dalam waktu dekat ini, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang memegang peran strategis menentukan masa depan industri teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) di Indonesia.

Sejumlah nama calon kuat Menkominfo telah beredar, antara lain Rudiantara (Komisaris Indosat), Gatot S. Dewa Broto (mantan Kepala Humas Kemenkominfo), dan Rosarita Niken Widiastuti (Direktur Utama Radio Republik Indonesia). Nama yang dipilih Jokowi dan Jusuf Kalla ini menunggu laporan hasil rekam jejak Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Terlepas dari nama-nama yang telah mencuat, Menkominfo baru akan berhadapan dengan segudang masalah TIK di Indonesia.

Masalah besar yang ada di depan mata adalah soal infrastruktur telekomunikasi. Pembangunan dinilai belum meluas ke Indonesia bagian timur. Peran pemerintah dalam pembangunan telekomunikasi ini juga dinilai banyak pihak hanya mengandalkan sektor swasta.

Para wakil rakyat di Komisi I DPR sempat menyorot penggunaan dana Universal Service Obligantion (USO) yang seharusnya dipakai untuk menyediakan layanan telekomunikasi ke publik. Hingga kini proyek-proyek yang memanfaatkan dana USO dinilai belum jelas realisasinya, termasuk desa berdering dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecematan (MPLIK).

Rencana Pitalebar Indonesia

Untuk memicu pembangunan TIK, pemerintah sebelumnya melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mewariskan Rencana Pitalebar Indonesia (RBI) 2014 hingga 2019 di era Jokowi dan Jusuf Kalla. Tujuan utamanya mengikis kesenjangan konektivitas dan menyediakan akses internet hingga ke Sekolah Dasar.

Dalam  lima  tahun  ke  depan,  pembangunan  pitalebar nasional direncanakan dapat memberi akses tetap di wilayah perkotaan ke 70 persen rumah tangga (20 Mbps) dan 30 persen populasi, serta akses seluler ke seluruh populasi (1  Mbps).  

Di pedesaan, akses pitalebar diharapkan menjangkau 49 persen rumah tangga (10 Mbps) dan 6 persen populasi, serta akses seluler ke 52 persen populasi (1 Mbps).

Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi dari Indonesia ICT Institute, memprediksi, rencana ini bakal bernasib seperti Palapa Ring karena tidak jelas berapa dana yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Jangan-jangan dilepas ke swasta semua atau operator telekomunikasi," tegas Heru.

Ia melanjutkan, selama ini program jaringan pita lebar tidak berjalan karena pemerintah tidak mau keluar uang dan berharap besar dari operator yang membangun jaringan.

Dalam periode 2002 sampai 2012, jumlah pengguna internet Indonesia melonjak lebih dari 1300 persen, dari 4,5 juta menjadi 63 juta pengguna. Sayangnya, pada periode yang sama, indeks pembangunan manusia Indonesia hanya meningkat sebesar 13 persen.

Hal ini mengilustrasikan bahwa peningkatan akses teknologi, informasi, dan komunikasi, belum diikuti oleh peningkatan kualitas penggunaannya.

Untuk menumbuhkan ekonomi

Guru Besar Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung (ITB), Suhono Harso Supangkat, berpendapat, peningkatan industri teknologi nasional dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena hampir semua sektor usaha kini telah memanfaatkan teknologi untuk menopang bisnisnya.

Menurut Bank Dunia, 10 persen penetrasi jaringan internet berkecepatan tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara sekitar 1,38 persen.

“Di sini Menkominfo perlu menjalin hubungan baik dengan swasta dan masyarakat, tidak lupa berkoordinasi dengan kementerian lain agar kebijakan yang dibuat sejalan,” ujarnya.

Nilai ekonomis produk kreatif berbasis TIK juga makin terlihat jelas, setelah kontribusinya pada 2012 mencapai 40 persen dari total pendapatan industri kreatif nasional, atau sekitar Rp 288 miliar dari total 573,9 miliar.

Pembangunan telekomunikasi menurut Suhono juga harus dibarengi dengan penjagaan pada kedaulatan dan kepribadian bangsa. Industri internet seakan membuat tak ada batas dunia. Dari sisi kepribadian, Menkominfo mendatang diharapkan bisa menjaga identitas bangsa agar tidak terlalu terpengaruh oleh budaya luar.

Sementara dari sisi kedaulatan, diharapkan ada upaya menguatkan industri TIK lokal untuk menyudahi ketergantungan konsumen lokal pada produk asing, baik peranti keras dan peranti lunak. Pemerintah perlu memiliki kebijakan terpadu mencegah kehancuran produk TIK lokal.