Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara akan menjalankan Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) untuk menyediakan akses internet cepat pada awal 2015 hingga 2019.
Rudiantara telah bertemu dengan sejumlah operator telekomunikasi guna meminta dukungan menjalankan RPI. Menurutnya, program ini membutuhkan dana sekitar Rp 270 triliun.
"Broadband ini harus jalan. Nanti akan kita hitung berapa dana yang dari APBN, berapa yang dari operator untuk memastikan rencana ini berjalan," ujar Rudiantara saat berkunjung ke kantor
CNN Indonesia dan
Detikcom di Jakarta, Rabu (19/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam lima tahun ke depan, pembangunan pitalebar nasional direncanakan dapat memberi akses tetap di wilayah perkotaan ke 70 persen rumah tangga (20 Mbps) dan 30 persen populasi, serta akses seluler ke seluruh populasi (1 Mbps).
Di pedesaan, akses pitalebar diharapkan menjangkau 49 persen rumah tangga (10 Mbps) dan 6 persen populasi, serta akses seluler ke 52 persen populasi (1 Mbps).
Selain itu, rencana ini juga memprioritaskan pembangunan internet cepat untuk penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, logistik, dan pengadaan.
"Pelayanan publik berbasis elektronik,
e-commerce, atau aplikasi, semua itu akan jalan kalau ada infrastruktur. Jadi kita dorong dulu infrastrukturnya," tambah Rudiantara.
Ia menjanjikan insentif yang terukur bagi operator telekomunikasi yang terlibat dalam RPI selama lima tahun ke depan. Ketika ditanya bentuk insentifnya, Rudiantara masih merahasiakan hal itu.
Infrastruktur telekomunikasi tidak masuk dalam rencana pembangunan dari penghematan anggaran subsidi BBM sebesar Rp 100 triliun yang didapat berkat kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter pada Selasa, 18 November 2014.
Pada 2013, jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 71,19 juta, menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).
Dalam periode 2002 sampai 2012, jumlah pengguna internet Indonesia melonjak lebih dari 1300 persen, dari 4,5 juta menjadi 63 juta pengguna. Namun, pada periode yang sama, indeks pembangunan manusia Indonesia hanya meningkat sebesar 13 persen. Hal ini mengilustrasikan bahwa peningkatan akses teknologi, informasi, dan komunikasi, belum diikuti oleh peningkatan kualitas penggunaannya.