Konglomerat di Indonesia Siap Bantu Startup

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara pernah mengatakan akan mengajak sejumlah konglomerat Indonesia untuk mengumpulkan dana sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 1,2 triliun untuk mendanai perusahaan rintisan bidang teknologi atau Internet (startup).

Rencana ini tampaknya bakal mendekati kenyataan. Chief RA, begitu ia ramah disapa, mengatakan pada akhir tahun 2015 sejumlah konglomerat akan mengajukan pledge atau janji mengenai investasi tersebut.

Pilihan Redaksi Menkominfo Sudah Blokir Video Mesum Anak Menkominfo: Tunggu Waktu Saja, Bakal Ada Operator Tumbang Banyak Konten Pornografi, Kemenkominfo Protes ke Twitter Menkominfo Usulkan Aplikasi 'Omprengan' untuk Lawan Uber

“Agar mulai 2016 dana yang terkumpul sudah bisa dialokasikan untuk startup," ucap Rudiantara di sela acara Simposium Nasional Cyber Security 2015, Kamis (4/6) di Jakarta.

Skema keseluruhan, kata Chief RA, akan diatur oleh venture capital. Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) hanya mengeluarkan Peraturan Menteri. Sehingga siapapun yang ingin membangun usaha rintisan, tinggal mendaftarkan diri.

Banyak startup di Indonesia yang berusaha untuk tumbuh tetapi terkendala masalah pendanaan. Sektor perbankan enggan memberi pendanaan ke startup karena mungkin ketiadaan jaminan, atau menilai bisnis macam ini terlalu berisiko.

Rudiantara mengatakan pemerintah, yang terdiri dari delapan kementerian, saat ini sedang menyiapkan road map tentang e-commerce Indonesia.

Road map tersebut bakal berisi arahan soal logistik, urusan fiskal, ekspor dan impor, hingga cara pembayaran yang berasal dari tiap kementerian yang akan diintegrasi.

Terinspirasi dari Negara Tetangga

Rudiantara sempat bercerita bahwa dirinya cukup kagum dengan negara tetangga, Brunei Darussalam.

Di Brunei, semua perusahaan rintisan lokal diberi insentif sebesar 50 ribu dolar Brunei oleh pemerintah. Sedangkan untuk relokasi, pemerintah mengeluarkan 30 ribu dolar Brunei.

"Enak di Brunei. Di Indonesia enggak bisa seperti melihat dari sudut pandang administrasi APBN. Karena itu, saya ajak konglomerat," katanya. (ded/ded)