Prosedur Blokir Internet Diharapkan Lebih Transparan
Senin, 28 Sep 2015 07:10 WIB
Ilustrasi pengakses Internet dari komputer tablet. (Pixabay/Fancycrave1)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Komunikasi dan Informatika diminta untuk agar lebih transparan dalam melakukan penyaringan atau blokir konten negatif di Internet setelah membentuk tim panel Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSBIN).
Tim yang dibentuk pada April 2015 ini, diklaim merupakan upaya pemerintah meningatkan tata kelola dan membuka forum diskusi dengan tokoh masyarakat yang ahli pada suatu bidang dalam menentukan situs atau konten yang perlu diblokir di Internet.
Namun, menurut Direktur Eksekutif ICT Watch, Donny Budi Utoyo, pemerintah perlu memberi tahu warga proses dari awal sampai akhir sebuah situs web diblokir agar semuanya lebih transparan.
"Ada baiknya pemerintah buat prosedur mulai dari cara lapornya, siapa yang menerima, berapa hari laporan dijawab, dan segalam macam. Ini yang perlu untuk dilengkapi di tim panel Kominfo dan diinformasikan di situs web Kominfo," ujar Donny dalam diskusi Memotret Setahun Kerja Rudiantara yang digelar CNNIndonesia.com, Jumat (25/9).
Hal ini juga akan menyingkirkan anggapan bahwa keputusan aksi blokir Internet itu diambil sepihak oleh pemerintah. Karena, pada kenyataannya, warga bisa ikut melaporkan dan permintaan tersebut bakal dinilai oleh tim PSBIN.
Tim ini dibentuk oleh Rudiantara selaku Menteri Komunikasi dan Informatika. Ia membuat tim ini lantaran tak sepenuhnya dapat menilai konten macam apa yang tak boleh dikonsumsi oleh anak-anak.
Peneliti telekomunikasi Heru Sutadi dari Indonesia ICT Institute, berpendapat, pemerintah di lintas kementerian juga punya tugas besar mengedukasi masyarakat tentang efek positif Internet, yang diharapkan bisa menekan akses Internet untuk konten negatif.
"Mengedukasi masyarakat bagaimana cerdas memakai Internet, untuk pendidikan, berdagang, agar tidak menyebarluaskan hal-hal yang tidak baik," kata Heru.
Hal ini, menurut Heru, bukan hanya menjadi tugas pemerintah tetapi juga tugas orangtua di era digital. Anak di masa kini perlu menguasai teknologi informasi tapi di satu sisi mereka harus sadar bahwa Internet punya banyak manfaat yang harus dieksplorasi secara positif dan bijaksana. (eno)
Tim yang dibentuk pada April 2015 ini, diklaim merupakan upaya pemerintah meningatkan tata kelola dan membuka forum diskusi dengan tokoh masyarakat yang ahli pada suatu bidang dalam menentukan situs atau konten yang perlu diblokir di Internet.
Namun, menurut Direktur Eksekutif ICT Watch, Donny Budi Utoyo, pemerintah perlu memberi tahu warga proses dari awal sampai akhir sebuah situs web diblokir agar semuanya lebih transparan.
"Ada baiknya pemerintah buat prosedur mulai dari cara lapornya, siapa yang menerima, berapa hari laporan dijawab, dan segalam macam. Ini yang perlu untuk dilengkapi di tim panel Kominfo dan diinformasikan di situs web Kominfo," ujar Donny dalam diskusi Memotret Setahun Kerja Rudiantara yang digelar CNNIndonesia.com, Jumat (25/9).
Tim ini dibentuk oleh Rudiantara selaku Menteri Komunikasi dan Informatika. Ia membuat tim ini lantaran tak sepenuhnya dapat menilai konten macam apa yang tak boleh dikonsumsi oleh anak-anak.
Peneliti telekomunikasi Heru Sutadi dari Indonesia ICT Institute, berpendapat, pemerintah di lintas kementerian juga punya tugas besar mengedukasi masyarakat tentang efek positif Internet, yang diharapkan bisa menekan akses Internet untuk konten negatif.
"Mengedukasi masyarakat bagaimana cerdas memakai Internet, untuk pendidikan, berdagang, agar tidak menyebarluaskan hal-hal yang tidak baik," kata Heru.
Hal ini, menurut Heru, bukan hanya menjadi tugas pemerintah tetapi juga tugas orangtua di era digital. Anak di masa kini perlu menguasai teknologi informasi tapi di satu sisi mereka harus sadar bahwa Internet punya banyak manfaat yang harus dieksplorasi secara positif dan bijaksana. (eno)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
Lihat Semua
BERITA UTAMA
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK