Pimpinan DPR Dukung Taksi Online Dipayungi Hukum

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendukung wacana revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terkait adanya fenomena transportasi berbasis aplikasi.

"Koordinasi dengan pemerintah dan komisi terkait (perhubungan), bagaimana UU Lalu Lintas menjadi aspek pemenuhan," ujar Taufik Kurniawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/3).

Pilihan Redaksi Ahok: Penertiban Uber dan Grab, Sama dengan Prostitusi Online Dishub Jakarta Sebut GrabCar dan Uber Bandel Dijanjikan Pemerintah Tutup Aplikasi, Massa Sopir Bubar GrabCar: Kami Legal dan Bukan Taksi

Dia mengatakan dukungan itu juga diberikan seiring perkembangan zaman dan kemajuan tekhnologi. Menurutnya, transportasi berbasis aplikasi saat ini menjadi sebuah kebutuhan masyarakat terutama di Jakarta.

Sehingga, dia mengimbau pemerintah untuk tidak lansung melarang dan memblokir seluruh sistem transportasi berbasis aplikasi, seperti Grab, Gojek dan Uber.

"Ini suatu kebutuhan masyarakat kalau ingin semakin cepat. Itu bisa dipayungi. Undang-undang bisa direvisi," ujarnya.

Senada, Ketua DPR Ade Komarudin menilai fenomena transportasi berbasis aplikasi menjadi dasar pemerintah memperbaiki transportasi umum. Menurutnya, transportasi berbasis aplikasi juga lebih mudah diakses dan memberikan harga yang murah.

"Rakyat sangat tertolong. Saya harapkan agar pelayanan publik lebih murah dan gampang diakses dengan legalitas yang dapat dipertanggung jawabkan," kata Ade Komarudin.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melayangkan surat permohonan pemblokiran aplikasi Uber dan GrabCar kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Jonan menyatakan sejumlah pelanggaran telah dilakukan oleh Uber Asia Limited dan PT. Solusi Transportasi Indonesia yang mengelola layanan GrabCar.

Disebutkan, kedua perusahaan penyedia aplikasi tersebut telah melanggar pasal 138 ayat (3) UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan, angkutan umum dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Layanan GrabCar dan Uber juga dinilai melakukan pelanggaran pasal 139 ayat (4) beleid tersebut mengenai penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(chri/tyo)