DPR Pertanyakan Komitmen Operator Terkait Modern Licensing

Ervina Anggraini, CNN Indonesia | Sabtu, 27/08/2016 01:26 WIB
DPR Pertanyakan Komitmen Operator Terkait Modern Licensing Gedung DPR/MPR (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menyikapi terjadinya perpecahan antar operator mengenai penentuan biaya interkoneksi, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) memanggil pucuk pimpinan masing-masing perusahaan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Jakarta, Kamis (27/8), kubu Telkom Grup tetap bersikukuh menolak penurunan biaya interkoneksi sebesar 26 persen menjadi Rp204 per menit. Sementara operator lain seperti Indosat Ooredoo, XL Axiata, Hutchison Tri, dan Smartfren justru sepakat dengan mekanisme penurunan tarif tersebut.

Menanggapi silang pendapat antar dua kubu, anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P Evita Nursanty berharap operator bisa memenuhi komitmen modern licensing. Bukan sekedar penurunan tarif ritel, operator juga dituntut untuk menyediakan akses komunikasi di berbagai daerah.

"Kalau memang ada penurunan (biaya interkoneksi), bagaimana komitmen yang diberikan operator ke pelanggan? Pemerintah sudah mengatur hak dan kewajiban yang sama untuk operator, tinggal mereka harus komitmen mau bangun berapa banyak BTS di daerah pedalaman dan perbatasan?," kata Evita.


Yang terjadi sejauh ini, meski sudah mendapatkan hak memanfaatkan frekuensi, operator hanya melakukan pembangunan di daerah yang menguntungkan secara bisnis. Sementara tingginya biaya pembangunan di daerah pedalaman dan perbatasan kerap absen dari rencana ekspansi operator.

Sementara itu, Direktur Utama Telkom Alex Janangkih Sinaga menyebut sejauh ini Telkom dan Telkomsel menjadi satu-satunya operator yang secara intens melakukan pembangunan hingga ke pelosok daerah.

Sesuai dengan program Nawacita, saat ini Telkom menurutnya telah membangun jaringan fiber optic sepanjang 83.379km dan proses pengerjaan kabel FO sepanjang 47.270km yang rencananya akan rampung di tahun 2018.

"Sejauh ini cakupan broadband Telkom sudah mengakses 409 ibukota kabupaten atau sudah mencakup 88 persen dari total komitmen kami 466 kabupaten kota di akhir tahun 2018," katanya.

Menurutnya, Telkom menerapkan perlakuan yang berbeda dalam menyediakan layanan untuk daerah pedalaman dan kepulauan.

Sejauh ini operator milik negara tersebut diketahui telah membangun broadband highway yang terbentang dari Sabang hingga Merauke melalui jalur selatan dan utara. Menurutnya akses broadband untuk area kota kabupaten dilayani menggunakan fiber optik, sementara di area pulau perlu biaya lebih besar karena menggunakan satelit.

"Memang kalau pakai satelit investasinya lebih besar, penggunaannya tidak bisa selalu diukur dengan perhitungan bisnis karena kami hanya berupaya memenuhi komitmen pembangunan," imbuh Alex.

Sementara jaringan Telkomsel diklaim telah menjangkau lebih dari 95 persen populasi melalui pembangunan 120 ribu BTS serta memenuhi rencana broadband nasional yang mampu  melayani 76 persen populasi di tahun 2019.

Untuk itu, ia mendorong agar pemerintah berlaku adil dalam menerapkan ketentuan tarif dengan memerhatikan komitmen operator dalam melakukan pembangunan jaringan.  Tingginya biaya pengadaan dan pemeliharaan jaringan di daerah merupakan salah satu variabel dalam penerapan tarif ritel.

Komitmen Indosat cs
Berbeda dengan Telkom Grup yang menunjukkan komitmen melalui perluasan cakupan layanan, Indosat cs justru menyebut komitmen operator bukan hanya sebatas pada pembangunan saja.

CEO Indosat Ooredoo Alexander Rusli sepakat jika perusahaan yang dinakhodainya tidak melakukan pembangunan segencar yang dilakukan Telkomsel. Hal itu diakuinya sebagai sebuah 'dosa' masa lampu.

"Kami sadar hal tersebut merupakan kesalahan masa lampu, dengan kondisi yang ada sekarang kami tegaskan akan berkontribusi terhadap biaya USO (Universal Service Obligation/ kewajiban pelayanan universal) ke area pedalaman," kata Alex.

Dengan turunnya biaya interkoneksi, Indosat akan turut menurunkan biaya ritel sehingga pelanggan akan memiliki pilihan layanan yang beragam.

Senada dengan Alex, CEO XL Axiata Dian Siswarini mengatakan ketetapan biaya interkoneksi saat ini telah melalui tahap panjang selama setahun terakhir. Ketika disinggung mengenai komitmen perusahaan, ia menyebut sejauh ini telah membangun lebih dari 66 ribu BTS yang menjangkau lebih dari 36 persen populasi.

"Untuk menjangkau jalur daerah perlu transportasi kabel bawah laut, penyediaan layanan bukan terbatas pada jumlah site karena bisa diberikan dengan cara yang berbeda untuk mempermudah daerah mendapat akses komunikasi," kata Dian.

Ketentuan rencana penurunan biaya interkoneksi bukan pertama kali dilakukan, terakhir kajian serupa juga dilakukan tiga tahun lalu. Kali ini, proses pembahasan antara operator dan pihak Kominfo tercatat sudah dilakukan sebanyak tujuh belas kali.

Melalui Surat Edaran Kemkominfo No.115/M.Kominfo/PI.0204.08/2016, rencananya biaya interkoneksi yang baru akan diberlakuan pada 1 September nanti.

(evn)