Penurunan Biaya Interkoneksi Hanya Untungkan Operator Asing?

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pemerintah memberlakukan biaya interkoneksi sebesar Rp204 per menit kepada seluruh operator kembali mendapat penolakan. Kali ini penolakan bukan berasal dari operator Telkom dan Telkomsel sebagai pemilik jaringan terbesar, tetapi dari Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Negara (BUMN) Strategis.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis Adhi Wuryanto menegaskan keberatan atas ketetapan Plt. Dirjen Postel mengenai penurunan biaya interkoneksi. Keputusan tersebut menurutnya hanya akan menguntungkan operator asing, sehingga bisa mengancam kelangsungan bisnis Telkomsel.

Pilihan Redaksi Telkomsel Tolak Penurunan Biaya Interkoneksi Revisi Aturan Telekomunikasi Dorong Berbagi Jaringan MVNO Menkominfo: Saya Netral Terhadap Semua Operator Penurunan Biaya Interkoneksi Tak Berarti Turunkan Tarif Ritel

"Bila penurunan biaya interkoneksi diberlakukan, sama saja pemerintah memberikan subsidi kepada asing, imbasnya akan terjadi kehilangan keuntungan yang signfikan akibat mensubsidi biaya interkoneksi," katanya melalui keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com.

Ditambahkannya, hal tersebut tidak sejalan dengan cita-cita pemerintah yang mengundang investor asing untuk membantu percepatan pembangunan, bukan semata-mata meraup keuntungan.

Seperti diketahui, penurunan biaya interkoneksi sebesar 26 persen disebut tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang No.36 tahun 1999. Pemerintah, menurut Adhi, seharusnya mempertimbangkan biaya investasi, biaya pemeliharaan, biaya operasional, biaya pengembangan jaringan yang berbeda-beda antar operator  sebelum menetapkan tarif baru.

Sikap pemerintah yang terburu-buru dalam menetapkan biaya baru memicu kecurigaan banyak pihak. Pemerintah seharusnya mengakomodir masukan operator, terutama Telkomsel, sebelum memutuskan menurunkan biaya.

"Kami berharap DPR yang telah membentuk Panitia Kerja (Panja) interkoneksi bisa menghentikan keputusan tersebut sehingga tidak membawa kerugian yang besar bagi bangsa," imbunya.

Sekedar informasi, hingga saat ini Telkomsel menjadi satu-satunya operator yang menunjukkan komitmen pembangunan hingga mencapai 95 percen jangkauan melalui 120 ribu Base Transceiver Station (BTS) yang tersebar di berbagai daerah.

Dengan mayoritas saham dimiliki oleh Indonesia, kebijakan baru tersebut diprediksi akan turut menurunkan pemasukan negara dari sektor telekomunikasi. (evn/evn)