Menurut dia, masalah sebenarnya bukanlah pada iklan asing tersebut. Tapi ia menyoroti soal kerentanan media sosial. Media sosial rentan dijadikan sebagai alat untuk memanipulasi, memecah belah masyarakat dengan menyebarkan kebohongan.
"Saya tidak yakin masalah besarnya adalah iklan dari pemerintah luar negeri [...] Isu lebih besarnya adalah beberapa alat media sosial yang dipakai untuk memecah belah, memanipulasi masyarakat," ujarnya dalam wawancara khusus NBC News, seperti dilaporkan dari The Verge, Jumat (3/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasalnya, berita bohong yang tersebar itu mampu mempengaruhi pikiran masyarakat.
“Menyebarkan berita palsu kepada masyarakat dengan jumlah besar bisa mengubah cara mereka berpikir. Ini yang menurut saya menjadi masalah nomor 1 dari 10 isu (lainnya),” lanjutnya.
Iklan ini sengaja membelah opini masyarakat dengan isu-isu seperti imigrasi, ras, dan hak gay. Iklan ini tayang antara Juni 2015 dan Mei 2017. Akun-akun tersebut diasosiasikan dengan perusahaan penyebar berita pro-Kremlin yang dikenal dengan nama Badan Penelitian Internet.
Oleh karena itu, Facebook tengah berbenah diri agar iklan maupun kampanye politik serupa tak terjadi lagi. Apalagi otoritas hukum AS mengancam akan membuat regulasi khusus untuknya. (eks/kid)