Tim Cook: Sosial Media Diperalat Untuk Memecah Belah

Kustin Ayuwuragil, CNN Indonesia | Sabtu, 04/11/2017 04:11 WIB
Tim Cook: Sosial Media Diperalat Untuk Memecah Belah Tim Cook adalah orang nomor satu di perusahaan teknologi Apple sebagai pengganti Steve Jobs yang kini telah tiada. (dok. REUTERS/Carlo Allegri)
Jakarta, CNN Indonesia -- CEO Apple, Tim Cook, mengungkapkan pendapatnya mengenai kontroversi keterlibatan Rusia terhadap iklan hoaks dalam perhelatan Pemilihan Presiden AS 2016 silam.

Menurut dia, masalah sebenarnya bukanlah pada iklan asing tersebut. Tapi ia menyoroti soal kerentanan media sosial. Media sosial rentan dijadikan sebagai alat untuk memanipulasi, memecah belah masyarakat dengan menyebarkan kebohongan.

"Saya tidak yakin masalah besarnya adalah iklan dari pemerintah luar negeri [...] Isu lebih besarnya adalah beberapa alat media sosial yang dipakai untuk memecah belah, memanipulasi masyarakat," ujarnya dalam wawancara khusus NBC News, seperti dilaporkan dari The Verge, Jumat (3/11). 



Pasalnya, berita bohong yang tersebar itu mampu mempengaruhi pikiran masyarakat.

“Menyebarkan berita palsu kepada masyarakat dengan jumlah besar bisa mengubah cara mereka berpikir. Ini yang menurut saya menjadi masalah nomor 1 dari 10 isu (lainnya),” lanjutnya.

Sebelumnya, kemenangan pemilihan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mendulang kontroversi. Ia dituduh menang berkat hoaks yang disebarkan Rusia di AS lewat Facebook.

Selama ini, dugaan itu hanya dikira sekadar isapan jempol. Namun, belakangan Facebook membuat pengakuan pada Kongres. Facebook mengidentifikasi adanya 3.000 iklan yang diiklankan 470 akun bodong.

Iklan ini sengaja membelah opini masyarakat dengan isu-isu seperti imigrasi, ras, dan hak gay. Iklan ini tayang antara Juni 2015 dan Mei 2017. Akun-akun tersebut diasosiasikan dengan perusahaan penyebar berita pro-Kremlin yang dikenal dengan nama Badan Penelitian Internet.

Oleh karena itu, Facebook tengah berbenah diri agar iklan maupun kampanye politik serupa tak terjadi lagi. Apalagi otoritas hukum AS mengancam akan membuat regulasi khusus untuknya. (eks/kid)