Jakarta, CNN Indonesia -- Aliansi Driver Online (Aliando) mengancam akan menutup jalan jika pemerintah mengabaikan tuntutan pengendara transportasi berbasis daring. Hal itu disampaikan usai bertemu Kepala Staf Presiden Moeldoko di Bina Graha, Jakata sore tadi.
"Jika sampai 1 April belum ada keputusan pemerintah, maka kami akan aksi menutup jalan di seluruh kota dan provinsi di Indonesia," kata Koordinator Aliando Ari Baja di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (27/3).
Beberapa tuntutan yang disampaikan adalah meminta pemerintah melindungi status hukum, kemandirian, serta jaminan kesejahteraan pengemudi online.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ari menuturkan pada dasarnya Aliando menuntut pemerintah mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
"Itu memaksa kami ke badan hukum, koperasi. Ini sama saja menghalalkan tengkulak, renten. Kami percaya motif di balik ini adalah kekuatan modal yang sangat besar," ucap Ari.
Ia juga mengungkapkan kekesalannya karena tidak dapat bertemu Presiden Joko Widodo hari ini. Padahal, Jokowi sebelumnya berjanji akan menemui mereka ketika berkunjung ke Kalimantan Selatan beberapa hari lalu.
Sore tadi, Presiden hanya menerima lima orang perwakilan pengendara ojek daring yang ternyata bukan anggota Aliando.
"Ini teman-teman di luar bingung untuk roda empat. Apa harus bakar mobil? Teman-teman roda dua bisa diterima. Mobil ini genting banget, hilang hak individu. Jadi driver harus melalui calo. Tidak benar," tuturnya.
Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah terutama Presiden Jokowi dapat mendengar dan memenuhi tuntutan mereka.
(evn)