Pelaku Industri Dukung Pengesahan Aturan E-Commerce

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) mendukung agar aturan e-Commerce bisa segera diberlakukan. Namun, mereka mengimbau agar pemerintah melakukan sosialisasi kepada seluruh pelaku dalam ekosistem e-Commerce di Indonesia sebelum mengesahkan aturan  Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (RPP PMSE) itu.

"Kami dukung untuk pengesahan RPP PMSE segera. Tapi yang harus diperhatikan adalah isi dari RPP harus mencerminkan keadilan dengan mengakomodasi keberlangsungan bisnis juga," kata Ketua Umum idEA Ignatius Untung ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (13/12).

Hal ini diungkap Ignatius menanggapi desakan YLKI untuk mengesahkan RPP PMSE sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi elektronik.

Lihat juga: YLKI Sebut Perlindungan Konsumen Belanja Online Rendah

Ignatius mengatakan sosialisasi ini harus dilakukan agar peraturan tidak hanya dibuat untuk menguntungkan baik pebisnis maupun konsumen.
Oleh karena itu Ignatius menyarankan RPP PMSE harus melibatkan seluruh stakeholder dalam ekosistem e-commerce. Ia mengaku idEA bahkan belum pernah diajak komunikasi terkait RPP PMSE, terakhir pemerintah diajak bicara pada tahun 2006.

"Rancangan terakhirnya kami belum terima. Terakhir tahun 2016 kami diajak bicara dan kalau disahkan tanpa sosialisasi ke pengusaha ya bisa berbahaya untuk ekonomi," tutur Ignatius.

Lihat juga: Kominfo: Perlindungan Konsumen E-Commerce Telah Diatur UU ITE

Ignatius menjelaskan RPP juga harus memerhatikan keberlangsungan bisnis digital di Indonesia. Pasalnya bisnis digital ini berperan penting dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia yang telah mengusung tema Industri 4.0 di era digital ini.

"Namun jangan juga jadi kebablasan sehingga mengabaikan keberlangsungan bisnis, karena pada akhirnya konsumen juga yang dirugikan ketika bisnis tutup," kata Ignatius.

"Dipahami bahwa pebisnis sama sekali tidak anti terhadap perlindungan konsumen. Karena kalau konsumen tidak puas maka bisnis pun tidak bisa berkembang," lanjutnya.

Lihat juga: Hati-hati Jebakan Trik Diskon Harbolnas

Terpisah, Ketua Panitia Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2018 Indra Yonathan mengatakan pihaknya juga mendukung pemerintah untuk RPP PMSE.

Untuk menanggulangi lonjakan keluhan maupun pertanyaan konsumen, Indra mengatakan panitia telah menyediakan pusat Harbolnas Customer Experience. Pusat aduan dan layanan konsumen ini didedikasikan untuk para konsumen yang ingin bertanya terkait promo atau memiliki keluhan.

"Ke nomor Whatsapp atau bisa live chat secara langsung yang bisa diakses di website Harbolnas resmi," kata Indra. (jnp/eks)