Ombudsman: Kominfo Tak Perlu Buru-buru Sahkan PP 82
CNN Indonesia
Sabtu, 19 Jan 2019 10:00 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ilustrasi.
Jakarta, CNN Indonesia --
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyarankan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) jangan terburu-terburu menggarap dan mengesahkan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) di tengah-tengah proses Pemilihan Presiden 2019.
"Ada momentum strategis maka jangan buru-buru ditandatangani RPP. Kami berharap pemerintah sabar dulu, ada momentum politik nasional sebaiknya jangan ambil suatu keputusan yang sangat strategis dan fundamental," ujar Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih kepada wartawan di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/1).
Alamsyah menjelaskan lebih baik mengesahkan beleid seusai pemerintah yang baru berkuasa. Pasalnya, belum tentu petahana bisa terpilih lagi untuk memimpin Indonesia periode 2019-2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alamsyah mengkhawatirkan terjadi perbedaan visi misi antara pemerintah yang lama dengan yang baru. Dia memaparkan revisi PP 82 justru bisa diubah lagi setelah disahkan apabila tidak sejalan dengan pemerintah yang berkuasa.
"Kita kan sedang ada proses politik nasional. Jangan sampai RPP diteken kemudian nanti presiden baru terpilih berbeda visi diganti lagi kan kasihan pelaku bisnis. Jadi kepastian kita ke depan karena ii peraturan fundamental," kata Alamsyah.
Baginya, seharusnya pemerintah terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada, terutama para pelaku usaha data center di Indonesia.
"Ini penting agar semua pihak setuju tentang konsensus nasional agar sepakat. Konsultasi dengan baik ke semua stakeholder. Supaya bisa disepakati bersama untuk lindungi industri dan penyelenggara sekarang. Supaya jangan berdampak negatif," tutur Alamsyah.
Dia pun menjelaskan pemerintah sebaiknya fokus terlebih dahulu terhadap peraturan yang lebih tinggi maupun berkaitan dengan RPP PSTE, seperti UU ITE, UU Ketenagalistrikan, hingga UU Perlindungan Data Pribadi.
"Jadi lebih baik persiapkan UU Telekomunikasi yang mengatur, dan UU kelistrikan. Kemudian lebih baik setelah selesai Pilpres baru dikonsultasikan dengan berbagai stakeholder," jelas Alamsyah.
Saat ini draft RPP 82 dikembalikan oleh Sekretariat Negara ke Kominfo agar bisa ditinjau lebih lanjut dengan mengajak seluruh pihak termasuk pelaku usaha untuk membahas draft revisi.
Sejalan dengan polemik yang berlangsung mengenai revisi PP 82 tersebut, Alamsyah memberikan masukkan agar topik ini dapat masuk ke dalam debat Pemilihan Presiden 2019.
Khususnya tentang perubahan peraturan yang tidak lagi mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menempatkan data center di Indonesia.
"Ombudsman akan sarankan ke KPU kalau memungkinkan agar isu ini dibahas dalam debat presiden berikutnya terkait isu ekonomi. Kami belum tahu apakah KPU sudah punya item topik yang akan di bahas," kata Alamsyah.
Alamsyah mengatakan data merupakan salah satu sumber daya krusial di masa depan. Dia menilai pentingnya rakyat Indonesia untuk mengetahui pandangan kedua pasangan kandidat presiden dan wakil presiden terkait infrastruktur ekosistem data di Indonesia.
"Karena data adalah new oil. Sumber daya penting di masa depan dan menentukan eksistensi negara kita di Internasional. Karena ini penting infrastruktur penting ke depan jadi KPU bisa dapatkan pandangan terkait topik ekonomi," ujarnya.
Dia pun berharap kedua pasangan capres-cawapres bisa memberikan pandangan terkait dua prinsip polemik penempatan data center di Indonesia atau di luar negeri. Menurut Alamsyah polemik data center ini akan berdampak besar secara ekonomi maupun dari sisi keamanan data pribadi.
"Apakah Indonesia harus menjaga agar data center tetap harus di Indonesia dan jenis-jenis tertentu hanya boleh dibebaskan untuk di bawa keluar datanya. Atau Indonesia memang mau meliberalisasi sedemikian rupa jadi semua bebas kecuali data strategis," tutupnya.
Jakarta, CNN Indonesia --
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyarankan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) jangan terburu-terburu menggarap dan mengesahkan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) di tengah-tengah proses Pemilihan Presiden 2019.
"Ada momentum strategis maka jangan buru-buru ditandatangani RPP. Kami berharap pemerintah sabar dulu, ada momentum politik nasional sebaiknya jangan ambil suatu keputusan yang sangat strategis dan fundamental," ujar Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih kepada wartawan di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/1).
Alamsyah menjelaskan lebih baik mengesahkan beleid seusai pemerintah yang baru berkuasa. Pasalnya, belum tentu petahana bisa terpilih lagi untuk memimpin Indonesia periode 2019-2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alamsyah mengkhawatirkan terjadi perbedaan visi misi antara pemerintah yang lama dengan yang baru. Dia memaparkan revisi PP 82 justru bisa diubah lagi setelah disahkan apabila tidak sejalan dengan pemerintah yang berkuasa.
"Kita kan sedang ada proses politik nasional. Jangan sampai RPP diteken kemudian nanti presiden baru terpilih berbeda visi diganti lagi kan kasihan pelaku bisnis. Jadi kepastian kita ke depan karena ii peraturan fundamental," kata Alamsyah.
Baginya, seharusnya pemerintah terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada, terutama para pelaku usaha data center di Indonesia.
"Ini penting agar semua pihak setuju tentang konsensus nasional agar sepakat. Konsultasi dengan baik ke semua stakeholder. Supaya bisa disepakati bersama untuk lindungi industri dan penyelenggara sekarang. Supaya jangan berdampak negatif," tutur Alamsyah.
Dia pun menjelaskan pemerintah sebaiknya fokus terlebih dahulu terhadap peraturan yang lebih tinggi maupun berkaitan dengan RPP PSTE, seperti UU ITE, UU Ketenagalistrikan, hingga UU Perlindungan Data Pribadi.
"Jadi lebih baik persiapkan UU Telekomunikasi yang mengatur, dan UU kelistrikan. Kemudian lebih baik setelah selesai Pilpres baru dikonsultasikan dengan berbagai stakeholder," jelas Alamsyah.
Saat ini draft RPP 82 dikembalikan oleh Sekretariat Negara ke Kominfo agar bisa ditinjau lebih lanjut dengan mengajak seluruh pihak termasuk pelaku usaha untuk membahas draft revisi.
Masuk Topik Debat Capres Cawapres
Foto: CNN Indonesia/Titi Fajriyah
Sejalan dengan polemik yang berlangsung mengenai revisi PP 82 tersebut, Alamsyah memberikan masukkan agar topik ini dapat masuk ke dalam debat Pemilihan Presiden 2019.
Khususnya tentang perubahan peraturan yang tidak lagi mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menempatkan data center di Indonesia.
"Ombudsman akan sarankan ke KPU kalau memungkinkan agar isu ini dibahas dalam debat presiden berikutnya terkait isu ekonomi. Kami belum tahu apakah KPU sudah punya item topik yang akan di bahas," kata Alamsyah.
Alamsyah mengatakan data merupakan salah satu sumber daya krusial di masa depan. Dia menilai pentingnya rakyat Indonesia untuk mengetahui pandangan kedua pasangan kandidat presiden dan wakil presiden terkait infrastruktur ekosistem data di Indonesia.
"Karena data adalah new oil. Sumber daya penting di masa depan dan menentukan eksistensi negara kita di Internasional. Karena ini penting infrastruktur penting ke depan jadi KPU bisa dapatkan pandangan terkait topik ekonomi," ujarnya.
Dia pun berharap kedua pasangan capres-cawapres bisa memberikan pandangan terkait dua prinsip polemik penempatan data center di Indonesia atau di luar negeri. Menurut Alamsyah polemik data center ini akan berdampak besar secara ekonomi maupun dari sisi keamanan data pribadi.
"Apakah Indonesia harus menjaga agar data center tetap harus di Indonesia dan jenis-jenis tertentu hanya boleh dibebaskan untuk di bawa keluar datanya. Atau Indonesia memang mau meliberalisasi sedemikian rupa jadi semua bebas kecuali data strategis," tutupnya.
