XL Negosiasi Pasang Jaringan Telko di Jalur MRT Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Teknologi XL Axiata Yessie D. Yosetya mengatakan pihaknya masih melakukan negosiasi dengan PT MRT Jakarta terkait pemasangan jaringan telekomunikasi di moda transportasi Mass Rapid Transportation (MRT) Jakarta.

"Jadi memang status sampai saat ini kita masih negosiasi dari segi komersial yang saat ini masih belum bisa putus, jadi masih ada diskusi lanjutan," kata Yessie, Kamis (4/4) malam.

Lebih lanjut, menurut Yessie seharusnya pihak penyelenggara MRT yakni PT MRT Jakarta harus membuat sebuah aturan di mana operator telekomunikasi diberikan kemudahan demi memberikan layanan kepada pengguna.

Lihat juga: Rudiantara Komentari Susah Sinyal Seluler di Jalur MRT

"Karena ini di ruang publik maka perlu dibuat suatu aturan khusus di mana penyelenggara telekomunikasi bisa dipermudah untuk memberikan service atau layanan," jelasnya.

Menyoal jaringan telekomunikasi di kawasan MRT fase I, sejumlah operator mengeluhkan mahalnya biaya pemasangan perangkat konektivitas seluler dan jaringan internet nirkabel (wifi).

President Director & CEO Indosat Ooredoo Chris Kanter pun mengatakan bahwa biaya pemasangan jaringan telekomunikasi dibanderol dengan harga Rp600 juta per bulan.

Lihat juga: Indosat: Biaya Pasang Jaringan Telko di MRT Jakarta Mahal

"Kita ditawarkan Rp600 juta sebulan, sedangkan itu mestinya setahun tidak sampai Rp600 juta," kata dia.

Menurut Chris, harga yang ditawarkan itu terbilang cukup mahal dan pihaknya meminta kepada PT MRT Jakarta untuk kembali mempertimbangkan tarif jaringan telekomunikasi.

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara juga ikut memberikan respon terhadap mahalnya tarif pemasangan jaringan itu.

Pria yang akrab diambil Chief RA ini turut meminta kepada PT MRT Jakarta untuk tidak mengkomersialkan tarif kepada operator telekomunikasi.

"Itu lagi saya bicarakan denhan BRTI, kalau biaya nya Rp100 juta ya itu harus dibayar Rp100 juta. Tapi kalau di ruang publik jika biayanya Rp100 juta, jangan dibikin jadi Rp200 juta," terang Rudiantara, Senin (1/4). (din/age)