Telkomsel Komentari Wacana Isu Konsolidasi Operator

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur utama Telkomsel Ririek Adriansyah angkat suara soal wacana konsolidasi operator seluler yang belakangan santer terdengar.

Ririek mengatakan pihaknya mendukung rencana konsolidasi operator seluler selama masih sesuai aturan. Ririek menyebut sejatinya konsolidasi itu hanya menggabungkan perusahaan sehingga operator menjadi berkurang dan jumlahnya rasional.

"Telkomsel mendukung sesuai aturan. Konsolidasi berdasarkan Undang-Undang menyatukan satu atau lebih perusahaan jadi satu perusahaan sehingga jadi berkurang dan rasional," ucap Ririek kepada awak media, Rabu (1/5).

Lihat juga: Kominfo Siapkan 3 Opsi Kepemilikan Frekuensi Pascakonsolidasi

Menyoal kepemilikan spektrum frekuensi, Ririek belum memberikan sikap secara tegas. Namun ia tak menampik jika isu kepemilikan spektrum pasca kesepakatan konsolidasi menjadi salah satu isu yang menjadi permasalahan.

"(Konsolidasi) bukan melalui menyatukan spektrum atau network sharing karena belum diizinkan. Jangan sampai konsolidasi berdampak pada penumpukan spektrum di salah satu operator" imbuhnya.

Selain mempermasalahkan spektrum, Ririek menegaskan jika pemerintah juga perlu membuat formulasi konsolidasi operator. Ketika disinggung soal kemungkinan Telkomsel mengakuisi perusahaan lain, Ririek menegaskan pihaknya belum memiliki rencana tersebut.

"Belum ada rencana akuisisi perusahaan lain karena ada rambu-rambu yang harus dipatuhi dan tidak melanggar," ucapnya

Lihat juga: Rudiantara: Konsolidasi Operator Ada di Tangan Pemegang Saham

Terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebutkan kebijakan konsolidasi bukan di ranah keputusan pemerintah, tapi di ranah operator telekomunikasi. 

"Konsolidasi merger strukturnya itu keputusannya bukan di pemerintah. Tapi di operator dan bukan di manajeman tapi pemegang saham," ujar Rudiantara dalam Indonesia Technology Forum, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (2/5).

Menyoal permasalahan kepemilikan spektrum frekuensi, Kemenkominfo menjanjikan untuk membuat tiga opsi yang nantinya akan diatur dalam Peraturan Menteri (Permen).

"Pertama frekuensi seluruhnya dikembalikan ke operator. Kedua sebagian frekuensi ditarik sebagian kemudian dilelang. Ketiga adalah sebagian ditarik kemudian ditahan dulu sembari menunggu evaluasi dari Kemkominfo," ujar Ketua BRTI sekaligus Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI), Ismail.

Opsi ketiga yakni sebagian frekuensi akan ditahan terlebih dahulu sembari menunggu evaluasi pemerintah. Evaluasi yang dimaksud adalah perhitungan bisnis kedua operator. (evn)