Pengamat Sebut Pembatasan Akses Medsos Melanggar Hak Publik

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan pembatasan akses media sosial melanggar hak publik. Hak publik yang dilanggar adalah terbatasnya informasi yang  bisa diakses oleh publik.

Bagi Trubus, pemerintah sebagai pelayan negara jangan sampai membuat kebijakan yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini pembatasan media sosial tentu akan berdampak pada segala aspek di masyarakat. Terlebih media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

"Kebijakan pembatasan penggunaan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah menurut saya kurang arif dan  tidak proporsional karena kemudian itu melanggar hak-hak publik untuk memperoleh informasi secara terbuka," ungkap Trubus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (23/5).

Lihat juga: People Power, Kekuatan Medsos, dan Pengaruh Media Daring

Trubus mengatakan seharusnya pemerintah tidak menganggap semua pengguna media sosial dan aplikasi pesan singkat akan menyebarkan konten Aksi 22 Mei.

Bagi Trubus, pengguna media sosial di Indonesia bersifat majemuk atau beraneka ragam. Oleh karena itu seharusnya, pemerintah tidak sekonyong-konyong membatasi akses media sosial karena menganggap seluruh pengguna media sosial akan menyebarkan konten Aksi 22 Mei.

"Warga negara merasa dirugikan karena tidak semua orang mengirimkan gambar-gambar negatif. Memang ada yang berkaitan  dan ada juga yang tidak berkaitan dengan Aksi 22 Mei. Tapi seharusnya jangan hantam kromo dengan menganggap semua foto dan video berkaitan dengan Aksi 22 Mei," tandasnya.

Lihat juga: Mengenal Sistem dalam VPN

Trubus mengatakan pembatasan akses media sosial ini merugikan warga yang tidak peduli dengan Aksi 22 Mei. Pembatasan media sosial mengganggu aktivitas seperti komunikasi pekerjaan dan penjualan melalui media sosial.

"Karena mungkin profesi dan pekerjaannya berkaitan dengan segala hal aspek kepentingan publik. Jangan bilang seolah misalnya WhatsApp dianggap semuanya isi 22 Mei jadi dibatasi. Ini kan fungsi dari pemerintah yang melayani publik tapi sekarang malah merugikan publik," ucap Trubus. (jnp/evn)