Ahli: PSBB Tahap 2 Anies Tak Efektif Tekan Penularan Covid-19

M. Ikhsan, CNN Indonesia | Senin, 14/09/2020 09:50 WIB
Menurut Epidemiolog Universitas Griffith, Dicky Budiman, Gubernur DKI Anies seharusnya menerapkan peraturan lebih ketat lagi untuk menekan penularan Covid-19. Epidemiolog dari Universitas Griffith, Dicky Budiman merespons Pembatasan Sosial Berskala Besar tahap 2 versi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: CNN Indonesia/Bisma Septalismaa)
Jakarta, CNN Indonesia --

Epidemiolog Universitas Griffith, Dicky Budiman menyatakan Pembatasan Sosial Berskala Besar versi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak akan signifikan menekan penularan Covid-19 di Jakarta.

Menurut Dicky, Gubernur DKI Jakarta Anies seharusnya menerapkan peraturan lebih ketat lagi untuk menekan penularan Covid-19, seperti lockdown. Berdasarkan studi epidemiologis, lockdown mampu menekan penularan hingga 45 persen.

"Secara teori, tentu akan tidak sama antara (PSBB) ketat dengan adanya pelonggaran seperti ini. Apalagi kalau disamakan dengan lockdown akan sangat berbeda," ujar Dicky kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/9).


Dicky menuturkan PSBB tidak sama dengan lockdown yang diterapkan China dan sejumlah negara dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Artinya kalau PSBB seperti ini tentu kita bisa mengira-ngira lah. Tentu ada efektifitasnya, namun tentu tidak bisa disamakan dengan lockdown," ujarnya.

Meski tidak signifikan, Dicky mengatakan PSBB versi Anies bisa dikolaborasikan dengan pengetesan, pelacakan, dan isolasi yang maksimal. Selain itu, pemantauan protokol kesehatan juga harus benar-benar diupayakan.

Misalnya, Pemprov DKI melakukan pengetesan terhadap 25 persen karyawan yang diizinkan bekerja di kantor setiap dua minggu sekali. Dengan cara itu, lanjut dia Pemprov DKI benar-benar memastikan bahwa pekerja kantor terbebas dari Covid-19.

"Jangan sampai sudah ada pelonggaran, maksudnya PSBB-nya tidak total, tapi protokolnya tidak total," ujar Dicky.

Di sisi lain, Dicky menegaskan tujuan adanya PSBB adalah untuk mencegah beban layanan rumah sakit dan kematian. Selain itu, PSBB seharusnya membuat angka reproduksi di bawah 1 persen dan positivity rate 5 persen.

"Kaitan dengan mencegah beban rumah sakit dan menurunkan angka kematian terutama adalah kita harus mendeteksi orang yang membawa virus," ujarnya.

Dicky menyarankan pemerintah terkait mempertimbangkan secara matang dalam mengambil kebijakan, misalnya dalam menetapkan PSBB. Selain itu, pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah tidak mengabaikan pengetesan, pelacakan, dan isolasi.

"Sehingga kita semua secara nasional bisa mencapai target yang ditetapkan WHO, yaitu dengan ten positivity rate-nya dengan 5 persen ke bawah. Itu harus jadi target, bila tidak akan lebih kompleks ke depan," ujar Dicky.

Lebih dari itu, Dicky mengingatkan pandemi Covid-19 masih akan berlangsung dalam waktu yang lama.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menerapkan PSBB di DKI Jakarta mulai Senin (14/9). Keputusan untuk mengembalikan PSBB total dari PSBB transisi ini diambil sebagai salah satu upaya menekan laju penyebaran virus corona (Covid-19) di ibu kota.

"Ada kondisi wabah yang agak berbeda dengan situasi sebelumnya," kata Anies, Minggu (13/9) di akun Youtube Pemprov DKI Jakarta.

Pemberlakuan kembali PSBB total di Jakarta didasari karena dalam pelaksanaan PSBB transisi selama ini angka kasus Covid-19 tak kunjung turun. Kasus positif bahkan terus naik drastis mencapai 1.000 lebih kasus baru setiap hari.

Hingga Minggu (13/9), kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Jakarta sudah mencapai 54.864 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 41.014 dinyatakan sembuh, dan 1.410 meninggal dunia.

PSBB total akan dilangsungkan 14 hari ke depan. Sejumlah kebijakan selama PSBB total juga sudah disiapkan.

(jps/mik)

[Gambas:Video CNN]