Kisah Kejayaan TikTok di 2020

Tak jarang pengguna TikTok juga menggunakan baju minim yang memamerkan aurat sembari berjoget eksotis mengikuti irama. Akar masalahnya sama dengan Bigo, untuk mengejar jumlah viewer.

Masalahnya banyak pemirsa TikTok yang masih berumur di bawah 16 tahun. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) kala itu sempat memblokir TikTok akibat keberadaan konten-konten negatif.

Kala itu, perwakilan TikTok menyambangi Kemenkminfo untuk melakukan pertemuan dengan Kominfo.

Seusai pertemuan itu, Rudiantara mengatakan bahwa perwakilan TikTok ini mengakui terdapat konten negatif dalam aplikasinya. Rudiantara menjelaskan bahwa Kominfo tidak ingin memblokir TikTok secara permanen atau take down. Oleh karena itu Kominfo memberi tiga syarat.

Syarat pertama adalah TikTok harus membersihkan aplikasinya dari konten negatif yang sudah ada dan memberikan komitmen untuk terus melakukan penyaringan agar konten negatif tidak muncul.

Kedua, Rudiantara meminta agar TikTok membuka kantor perwakilan di Indonesia agar memudahkan koordinasi. Selanjutnya, Rudiantara meminta TikTok menaikkan batas umur minimal pengguna menjadi 16 tahun.

Terkait syarat Kominfo mengenai perubahan batas umur pengguna dari 12 tahun menjadi 16 tahun, Pengamat Media Sosial dari Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Septiaji Eko Nugroho mengatakan pada pada dasarnya penggunaan media sosial di dunia itu memang 13 tahun.

Kendati demikian hal ini memang sering tidak dibarengi dengan pengawasan orang tua yang membiarkan anak-anaknya terlalu bebas menggunakan ponsel pintar.

"Sebenarnya banyak platform medsos yang minimal penggunanya 13 tahun. Namun banyak keluarga yang lalai dan membiarkan anaknya yang di bawah itu menggunakan smartphone sekaligus medsos," ujar Septiaji.

Untuk menyaring konten negatif, TikTok menggunakan teknologi AI dan fitur report untuk menyaring dan menjaga aplikasi Tik Tok dari konten negatif.

Kedua hal ini merupakan bentuk pemenuhan syarat dari Kemenkominfo yang meminta penghapusan seluruh konten negatif dan komitmen untuk menjaga TikTok dari konten negatif.

TikTok mengatakan teknologi AI dan fitur report merupakan bentuk komitmen untuk membersihkan Tik Tok dari konten negatif.

Kedigdayaan TikTok turut mengusik Amerika Serikat. Gedung Putih bahkan menuding aplikasi tersebut dapat menyedot data pengguna AS ke China , di mana itu dapat digunakan sebagai bagian dari operasi spionase.

Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk melarang TikTok jika tidak menjual bisnisnya di AS sebelum 4 Desember 2020.

TikTok sendiri secara perusahaan telah membantahnya. Mereka juga menggugat perintah eksekutif tersebut ke pengadilan di Amerika Serikat.

TikTok dan perusahaan induknya telah mengajukan gugatan di ibu kota AS, Washington. Sementara sementara pembuat TikTok memiliki kasus terpisah yang sedang menunggu keputusan di pengadilan Pennsylvania. Pengadilan setempat baru sebatas memblokir larangan tersebut pada 30 Oktober

Untuk bisa tetap beroperasi, aplikasi asal China itu menggandeng Oracle dan Walmart untuk mengakali pemblokiran oleh AS.

Oracle menjadi tuan rumah data pengguna TikTok dan meninjau keamanan kode TikTok. Kesepakatan itu dimaksudkan untuk memenuhi kekhawatiran keamanan nasional pemerintah AS tentang aplikasi tersebut.

Selain AS, India melarang 118 aplikasi buatan China, salah satunya adalah gim PUBG yang sangat populer. Daftar terbaru itu muncul setelah India melarang 59 aplikasi pada kloter pertama.

Aplikasi-aplikasi tersebut dilarang karena kekhawatiran akan keamanan data, Aplikasi ini dinilai menambang dan profiling data yang akan mengancam kedaulatan, keamanan dan pertahanan nasional setelah ketegangan baru antara India dan China di daerah perbatasan di Ladakh timur.

Data Sensor Tower menunjukkan bahwa India adalah pasar TikTok terbesar dari sisi jumlah unduhan. Jumlah unduhan TikTok di India bahkan lebih besar dari China dan AS.

Dengan melarang aplikasi, India menambah dorongan global sektor teknologi China dengan cara memanfaatkan pengguna aplikasi agar terlibat ke dalam konflik.

Aplikasi ponsel pintar di era digital tak hanya sekadar digunakan untuk kebutuhan manusia, namun juga dijadikan sebuah 'senjata' dalam konflik antar negara.

Negara yang berkonflik saling memblokir aplikasi satu sama lain dengan alasan keamanan data dan privasi