Jakarta, CNN Indonesia -- Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menilai rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno melarang pejabat kementerian dan direksi BUMN bepergian dengan pesawat penerbangan kelas bisnis tidak beralasan. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak adil bagi PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), selaku maskapai penerbangan milik negara.
"Kalau (perjalanan dinas diwajibkan) pakai
low cost carier menjadi tidak
fair terhadap Garuda," ujarnya usai Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian 2015, Senin (16/11).
Sofyan yang juga pernah menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku tidak mendengar adanya permintaan dari Presiden Joko Widodo mengenai kewajiban menggunakan pesawat berbiaya murah (
low cost carier). Namun, diakui Sofyan ada imbauan kepada seluruh kementerian untuk mengurangi rapat di hotel-hotel berbintang dan mendorong penggunaan fasilitas atau gedung masing-masing kementerian.
Kalau mewajibkan perjalanan dinas pakai low cost carier menjadi tidak fair terhadap GarudaSofyan Djalil |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Biaya perjalanan dinas itu kan
ad cost (dibayar sesuai dengan kebutuhan), tapi mungkin dikurangi (intensitasnya)," jelas Sofyan.
Lain halnya dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Pada prinsipnya selaku pejabat negara Amran siap mengikuti instruksi dan ketentuan belanja pegawai. "Kami terima asaja apapun keputusannya," ujarnya singkat.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan rencananya mengeluarkan surat edaran yang melarang direksi BUMN bepergian dengan pesawat kelas bisnis. Kebijakan tersebut dilakukan agar manajemen BUMN bisa lebih hemat dalam membelanjakan biaya operasional perusahaan.
Wacana tersebut memicu penolakan dari PT Garuda Indonesia Tbk. Manajemen Garuda khawatir instruksi Menteri Rini itu dapat menekan pendapatan perusahaannya sebab frekuensi penerbangan petinggi BUMN menggunakan kelas bisnis selama ini cukup tinggi.