Maskapai LCC Berebut Terbangkan Direksi BUMN

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menerbitkan surat edaran yang melarang pejabat dan direksi BUMN terbang menggunakan pesawat kelas bisnis pekan ini disambut antusias oleh PT Indonesia AirAsia. Maskapai penerbangan berbiaya rendah (low cost carrier) tersebut mengaku tengah mempersiapkan proposal penawaran kerjasama penerbangan yang akan diajukan ke BUMN yang frekuensi penerbangan direksi dan pegawainya cukup tinggi.

Audrey Petriny, Corporate Communication Manager Indonesia AirAsia mengaku tim pemasaran perusahaannya tengah mematangkan penawaran tersebut dan akan segera bergerak jika surat edaran Menteri sudah terbit. "Kami tidak menutup kerjasama melayani penerbangan korporat dengan institusi lainnya termasuk dengan BUMN. Kami tengah mematangkan rencana untuk itu," ujar Audrey kepada CNN Indonesia, Senin (17/11).

Kami tengah mematangkan rencana untuk bisa melayani penerbangan direksi BUMN.Audrey Petriny

Sayangnya, Audrey enggan menyebutkan BUMN mana saja yang akan menjadi prioritas AirAsia untuk disodorkan proposal kerjasama tersebut. "Belum, yang penting rencana dimatangkan dulu," kilahnya.

Seolah tidak mau potensi pendapatan induk usahanya berkurang akibat kebijakan larangan Menteri Rini, PT Citilink Indonesia anak usaha low cost carrier dari PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menyatakan siap melayani penerbangan pejabat kementerian dan direksi seluruh BUMN. Arif Wibowo, CEO Citilink Indonesia mengatakan larangan terbang menggunakan kelas bisnis tersebut membuka kesempatan bagi Citilink untuk dapat melayani pejabat kementerian dan direksi BUMN.

"Citilink siap dan senang sekali kalau bisa menampung para pejabat dan direksi BUMN tersebut dengan penerbangan kami," kata Arif yang ketika dihubungi mengaku tengah berada di Beijing, Tiongkok.

Berpengalaman

Arif mengaku pengalaman yang dimilikinya sebagai direktur di Garuda Indonesia menjadi bekal utama dirinya mampu menarik minat manajemen BUMN untuk membuat kerjasama dengan Citilink.

"Dulu waktu masih jadi Direktur Pemasaran dan Penjualan Garuda, saya sering membuat kerjasama penerbangan korporat dengan perusahaan swasta maupun BUMN. Jadi saya yakin mereka tertarik," ujar Arif.

Sebelum dipercaya menjadi CEO Citilink pada 2012, Arif selama 14 bulan menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Penjualan Garuda. Selama menjadi ujung tombak Garuda dalam mencari uang, Arif tidak hanya mengandalkan penjualan tiket kepada masyarakat umum. Tetapi juga menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta dan BUMN, dengan memasang target pendapatan korporat sebesar Rp 3 triliun dari total pendapatan Garuda. Angka tersebut naik 100 persen dibandingkan realisasi pendapatan korporat perseroan di 2011 sebesar Rp 1,5 triliun.

Perusahaan yang telah menjadi pelanggan korporat Garuda selama Arif menjabat sebagai Direktur antara lain PT Shell Indonesia, PT PLN (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS). Melalui kerja sama tersebut, seluruh karyawan perusahaan yang memiliki kontrak dengan Garuda akan mendapatkan layanan khusus penerbangan serta mendapatkan potongan harga tiket untuk rute domestik maupun internasional. Selain itu, seluruh karyawan juga akan mendapatkan prioritas dalam reservasi, check-in, kargo, perhotelan dan layanan pendukung lainnya.

Pilihan Redaksi Sofyan Kritik Larangan Terbang Kelas Bisnis Garuda Protes Larangan Terbang Kelas Bisnis Rugi Membengkak, Direksi Garuda Dirombak

"Layanan itu tidak hanya berlaku bagi perjalanan dinas, tetapi juga berlaku ketika karyawan hendak liburan dan untuk keperluan pribadi lainnya," ujar Arif ketika itu.

Sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan surat edaran larangan pejabat dan direksi BUMN terbang dengan pesawat kelas bisnis akan terbit pekan ini. Menurut Rini, larangan tersebut untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional BUMN.

Rini mengaku telah membentuk tim yang menggodok aturan ini. Tim tersebut bertugas menghitung berapa maksimal waktu penerbangan yang diharuskan menggunakan kelas ekonomi, dan berapa jam penerbangan yang masih diperbolehkan menggunakan kelas bisnis.