BPK Soroti Kencangnya Serapan Anggaran di Akhir Tahun

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengatakan bahwa instansinya akan memfokuskan pemeriksaan pada instansi pemerintah di akhir tahun. Sebab selama ini BPK menemukan bahwa anggaran-anggaran instansi pemerintah selalu terserap paling banyak jelang penghabisan tahun.

"Kita lihatnya per kuartal. Biasanya kuartal I anggaran terserap baru enam persen, kuartal II penyerapannya jadi 16 persen. Sedangkan di kuartal III penyerapannya mencapai 45 persen. Baru sisanya yang 50 persen lebih dikeluarkan pada kuartal akhir, ini kan aneh. Begini terus setiap tahun" ujar Harry di Jakarta, Senin (15/12).

Harry juga menambahkan bahwa peningkatan pengeluaran anggaran tersebut kebanyakan untuk belanja modal. "Kalau untuk belanja rutin besarannya selalu tetap. Tapi kalau belanja modal pengeluarannya bertambah terus menuju akhir tahun. Kita perlu pertanyakan hal ini,” tambah Harry.

Sejauh ini, Harry dan pihaknya berasumsi bahwa banyaknya dana instansi pemerintah yang terserap di akhir tahun disebabkan karena pelimpahan alokasi anggaran untuk daerah terlambat diberikan oleh pemerintah pusat. Harry menyampaikan hal itu karena dirinya juga telah mendapatkan laporan dari daerah yang mengalami keterlambatan penerimaan dana dari pusat.

"Saya tidak akan menyebutkan daerah mana, tapi saya menerima laporan bahwa terdapat daerah yang baru menerima anggaran dari sebuah instansi sebesar Rp 200 miliar pada bulan Desember. Akhirnya uang tersebut tidak bisa mereka pakai dan hasilnya hanya jadi sisa anggaran saja" katanya.

Menanggapi hal tersebut, Harry menambahkan bahwa BPK akan berhati-hati dalam memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam mengaudit beberapa instansi pemerintah kedepannya. "Karena beberapa tahun ini masyarakat mempertanyakan opini WTP kita sedangkan kinerja keuangannya ya begitu-begitu lagi. Kita akan perbaiki hal ini di 2015,” jelas Harry.

Pilihan Redaksi BPK Temukan 14 Ribu Kasus yang Timbulkan Kerugian Triliunan BPK: Subsidi Energi Menguap Rp 5,64 Triliun Berantas Korupsi, Menteri Susi Perkuat Audit Instansinya