Pemerintah Siapkan Kredit Khusus untuk TKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengungkapkan untuk dapat bekerja di luar negeri, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih harus membayar biaya administrasi dan keberangkatan yang sangat besar. Untuk itu, pemerintah diminta dapat memberikan kredit usaha rakyat (KUR) bagi para pahlawan devisa negara tersebut.

Politisi Partai Golkar ini mencontohkan TKI yang berangkat kerja ke Taiwan harus mempersiapkan biaya sekitar Rp 51 juta untuk membayar biaya-biaya tersebut. Biasanya untuk menutupi dana itu, para TKI menggunakan pinjaman dari rentenir yang mengharuskan mereka mencicil selama tiga tahun dengan bunga mencapai 30 persen per tahun.

"Beban biaya dan potongan untuk kerja di Taiwan bisa 10-11 kali lipat gaji mereka. Mulai dari biaya paspor, biaya agen penyalur TKI, dan bunga. Untuk itu kami usulkan bagaimana pemerintah bisa menyediakan kredit usaha rakyat (KUR) bagi TKI, sehingga bisa membiayai ongkos penempatan dan keberangkatan mereka,” kata Nusron di Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (15/12).

Menanggapi masalah tersebut, sejumlah menteri hari ini menggelar rapat koordinasi membahas KUR bagi TKI tersebu. Rapat dipimpin Menko Perekonomian Sofyan Djalil diikuti oleh Menteri Perindustrian Saleh Husein, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Koperasi dan UMKM AAGN Puspayoga, Deputi Menteri BUMN Gatot Trihargo, serta Nusron Wahid.

Pilihan Redaksi Perlindungan TKI di Luar Negeri Lewat Ponsel BNP2TKI Gandeng KPK Berantas Pungli TKI BNP2TKI Minta Pengurusan Dokumen TKI Tak Dipegang Swasta Forum Pekerja Harap BNP2TKI Tak Hanya Perhatikan Kasus Oryong