INDUSTRI MIGAS
Menteri ESDM Minta SPBU Swasta Saingi Dominasi Pertamina
CNN Indonesia
Selasa, 16 Des 2014 09:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said meminta perusahaan pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Dengan semakin banyak perusahaan swasta ikut mendistribusikan BBM, maka dapat membantu PT Pertamina (Persero) berkonsentrasi mengembangkan bisnis lainnya.
Sudirman mencatat hingga saat ini pemerintah telah menerbitkan surat izin niaga umum BBM untuk 100 perusahaan. Namun selama ini perusahaan yang dinilai Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) layak memenangkan tender pendistribusian BBM bersubsidi hanya Pertamina dan satu perusahaan swasta saja.
“Kalau seluruh badan usaha niaga umum bersinergi mendistribusikan, tentu pelayanan akan semakin baik. Selama ini hanya badan usaha yang dinilai handal saja patut mendampingi Pertamina menyediakan dan mendistribusikan BBM bersubsidi,” kata Sudirman dikutip dari situs resmi Kementerian, Selasa (16/12).
Menurut Sudirman berdasarkan analisa kemampuan yang dilakukan BPH Migas, saat ini perusahaan pendamping Pertamina hanya mendapat kepercayaan mendistribusikan kurang dari 2 persen BBM bersubsidi dari total kuota nasional. Sehingga dengan semakin baik kemampuan perusahaan SPBU swasta mendistribusikan BBM, maka akan meningkatkan jumlah kuota BBM bersubsidi yang bisa mereka distribusikan.
Tingkatkan Pengawasan
Tidak bertambahnya jumlah kuota BBM bersubsidi tahun depan di angka 46 juta kiloliter, menurut Sudirman harus dimanfaatkan BPH Migas untuk meningkatkan pengawasan terhadap Pertamina dan perusahaan pendampingnya yaitu PT AKR Corporindo yang mendistribusikan BBM bersubsidi.
Dia berpendapat BPH Migas perlu memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi lainnya untuk sistem pengawasan. “Solusi terbaik adalah memanfaatkan sistem yang sudah terbangun oleh pihak perbankan yang saat ini sedang berusaha mewujudkan rencana Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran dengan cara non tunai,” katanya.
Jumat (12/12) pekan lalu, BPH Migas secara resmi menetapkan Pertamina dan PT AKR Corporindo Tbk sebagai badan usaha yang akan mendistribusikan BBM bersubsidi tahun depan. Kepala BPH Migas Andi Noorsaman Sommeng menyebutkan Pertamina dan AKR berhasil terpilih dari total lima perusahaan yang mengikuti tender tersebut. “Sebenarnya ada 23 perusahaan yang mengambil formulir tender, tetapi yang mengembalikan hanya lima perusahaan,” kata Andi.
Dari angka 46 juta KL BBM bersubsidi yang didistribusikan tahun depan, Pertamina mendapat jatuh penyaluran BBM bersubsidi sebesar 45.355.000 KL. Rinciannya premium sebanyak 29.460.000 KL, minyak tanah atau kerosin sebesar 850 ribu KL, sementara solar sekitar 15.045.000 KL.
Sementara AKR mendapatkan jatah premium sebanyak 20 ribu KL dan solar mencapai 625 ribu KL dengan total keduanya mencapai 645 ribu KL.
Sudirman mencatat hingga saat ini pemerintah telah menerbitkan surat izin niaga umum BBM untuk 100 perusahaan. Namun selama ini perusahaan yang dinilai Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) layak memenangkan tender pendistribusian BBM bersubsidi hanya Pertamina dan satu perusahaan swasta saja.
“Kalau seluruh badan usaha niaga umum bersinergi mendistribusikan, tentu pelayanan akan semakin baik. Selama ini hanya badan usaha yang dinilai handal saja patut mendampingi Pertamina menyediakan dan mendistribusikan BBM bersubsidi,” kata Sudirman dikutip dari situs resmi Kementerian, Selasa (16/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tingkatkan Pengawasan
Dia berpendapat BPH Migas perlu memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi lainnya untuk sistem pengawasan. “Solusi terbaik adalah memanfaatkan sistem yang sudah terbangun oleh pihak perbankan yang saat ini sedang berusaha mewujudkan rencana Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran dengan cara non tunai,” katanya.
Jumat (12/12) pekan lalu, BPH Migas secara resmi menetapkan Pertamina dan PT AKR Corporindo Tbk sebagai badan usaha yang akan mendistribusikan BBM bersubsidi tahun depan. Kepala BPH Migas Andi Noorsaman Sommeng menyebutkan Pertamina dan AKR berhasil terpilih dari total lima perusahaan yang mengikuti tender tersebut. “Sebenarnya ada 23 perusahaan yang mengambil formulir tender, tetapi yang mengembalikan hanya lima perusahaan,” kata Andi.
Dari angka 46 juta KL BBM bersubsidi yang didistribusikan tahun depan, Pertamina mendapat jatuh penyaluran BBM bersubsidi sebesar 45.355.000 KL. Rinciannya premium sebanyak 29.460.000 KL, minyak tanah atau kerosin sebesar 850 ribu KL, sementara solar sekitar 15.045.000 KL.
Sementara AKR mendapatkan jatah premium sebanyak 20 ribu KL dan solar mencapai 625 ribu KL dengan total keduanya mencapai 645 ribu KL.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK