APBNP 2015
Pemerintah Pangkas Setoran Dividen BUMN Rp 9 Triliun
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Jumat, 09 Jan 2015 17:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan mengurangi target penerimaan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015. Dengan demikian target penerimaan negara dari dividen menjadi sebesar Rp 35 triliun dari target sebelumnya Rp 44 triliun.
“BUMN memang akan kita potong dividennya. Utamanya akan kita potong dari perusahaan BUMN tertentu. Nilainya dari Rp 44 triliun menjadi Rp 35 triliun,” ujar Bambang di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jumat (9/1).
Selain memotong target penerimaan dividen, pemerintah juga akan menambah penyertaan modal negara (PMN) untuk mendorong kinerja BUMN dan menjalankan fungsinya dengan optimal. "PMN ini dikhususkan bagi BUMN untuk membangun infrastruktur. Misalnya untuk Antam yang akan didorong hilirisasi,” tambahnya.
Bambang menyebut jumlah PMN yang akan diajukan adalah sebesar Rp 37 triliun, atau naik hampir tujuh kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 5,3 triliun. Lonjakan nilai PMN ini akibat meningkatnya ruang fiskal sebesar Rp 230 triliun yang berhasil diperoleh pemerintah dari penghematan subsidi BBM.
"BUMN infrastruktur didukung pendanaannya karena sesuai dengan program tujuan pemerintah. Sedangkan kalau Antam kita dorong untuk smeltering,” tambah Bambang.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kini pola belanja negara mengalami perubahan dimana belanja kementerian/lembaga (KL) lebih banyak dibandingkan belanja non-KL. "Karena biasanya ada subsidi BBM yang jumlahnya besar, jadi belanja non-KL nya juga meningkat. Kita juga fokus pada proyek yang dieksekusi, kalau bagus dan tidak bisa direalisasikan ya di-hold dulu" tambahnya. (gen)
“BUMN memang akan kita potong dividennya. Utamanya akan kita potong dari perusahaan BUMN tertentu. Nilainya dari Rp 44 triliun menjadi Rp 35 triliun,” ujar Bambang di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jumat (9/1).
Selain memotong target penerimaan dividen, pemerintah juga akan menambah penyertaan modal negara (PMN) untuk mendorong kinerja BUMN dan menjalankan fungsinya dengan optimal. "PMN ini dikhususkan bagi BUMN untuk membangun infrastruktur. Misalnya untuk Antam yang akan didorong hilirisasi,” tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"BUMN infrastruktur didukung pendanaannya karena sesuai dengan program tujuan pemerintah. Sedangkan kalau Antam kita dorong untuk smeltering,” tambah Bambang.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kini pola belanja negara mengalami perubahan dimana belanja kementerian/lembaga (KL) lebih banyak dibandingkan belanja non-KL. "Karena biasanya ada subsidi BBM yang jumlahnya besar, jadi belanja non-KL nya juga meningkat. Kita juga fokus pada proyek yang dieksekusi, kalau bagus dan tidak bisa direalisasikan ya di-hold dulu" tambahnya. (gen)