Jusuf Kalla: Pemerintah Sebaiknya Mengalah Demi Swasta

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta jajaran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk mengurangi penjualan surat utang negara (SUN) dan memberi kesempatan kepada bank untuk mencari sumber dana.

"Sektor perbankan masih mahal, kenapa? Karena sulit sumber dananya. Maka dari itu Menteri Keuangan dengan swasta dalam mencari utang, jangan bersainglah. Pemerintah jangan terlalu banyak keluarkan SUN dan keluarkan SBN agar pengusaha dan industri mudah mencari sumber dana," ujarnya di Gedung Dhanapala, Jakarta, Jumat malam (16/1).

Pilihan Redaksi Menkeu Jelaskan Alasan Terbitkan Global Bond di Awal Tahun Danai BUMN, Pemerintah Terbitkan Surat Utang Rp 31 Triliun Pemerintah Tarik Pinjaman Rp 18 Triliun dari ADB Pemerintah Kembali Bidik Utang Obligasi Rp 12 Triliun Terus Tambah Utang, Pemerintah Siap Berkonsultasi dengan DPR

Untuk diketahui, rasio kredit (loan to deposit ratio/LDR) perbankan di Indonesia saat ini sudah mencapai lebih dari 90 persen. Hal tersebut juga dinilai membuat ruang gerak perbankan dalam partisipasi pembiayaan proyek menjadi sempit. Bank pun harus putar otak guna mencari pembiayaan lain, salah satunya adalah instrumen utang (obligasi).

Namun, seringkali obligasi yang dikeluarkan oleh bank harus bersaing dengan obligasi yang dikeluarkan pemerintah guna merebut perhatian investor. Hal tersebut dinilai cukup mengganggu raupan dana pihak swasta.

Senada dengan JK, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil pun mengakui perbankan harus bersaing dengan pemerintah guna mencari sumber dana untuk pembiayaan sejumlah proyek. Mengetahui akan hal itu, pemerintah pun siap memberikan insentif kepada sejumlah industri perbankan untuk dengan mudah mendapat sumber dana pembiayaan.

"Nanti pemerintah akan memberikan insentif-insentif yang akan diberikan kepada perbankan supaya pemerintah tidak perlu bersaing dalam mencari surat utang negara di pasar dengan perbankan," kata Sofyan.

Selain insentif, lanjut Sofyan, pemerintah akan memprioritaskan pinjaman melalui lembaga bilateral dan multilateral ketimbang menerbitkan surat utang baru. "Pemerintah akan lebih banyak menggunakan dana-dana multilateral dan bilateral loan seperti dari World Bank dan lembaga lain. Sehingga nanti LDR yang kecil ini bisa akan lebih terbuka sehingga perbankan bisa lebih banyak memberikan jasa kepada pembiayaan," ungkapnya. (gir/gir)