Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan mengaku bahwa pihaknya membutuhkan banyak personel di lapangan untuk menggagalkan penyelundupan ikan. BKIPM menganggap bahwa jumlah pegawai yang ada saat ini hanya mampu ditempatkan di beberapa titik saja.
"Masalah pegawai ini masalah klasik ya. Ini kendala kita untuk mengoperasikan kegiatan kita di 46 titik kerja kita di seluruh Indonesia" ujar Kepala Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat BKIPM Ir. Hari Maryadi ketika ditemui di Gedung Mina Bahari II Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin (19/1).
Hari mengatakan bahwa pegawai BKIPM saat ini hanya sejumlah 1.700 pegawai yang terdiri dari pegawai administrasi dan pegawai teknis. Kondisi ini semakin menjadi kendala apalagi petugas-petugas ini bekerja selama 24 jam sehari selama tujuh hari dalam seminggu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita lihat saja di Bandara Soekarno Hatta. Pegawainya saja di bagian kargo tak sampai 100 pegawai. Kira-kira cuma 85 orang dengan pegawai administrasinya cuma 41 orang. Mereka bekerja seharian, kan tidak maksimal mengingat Soekarno-Hatta ini merupakan pintu penyelundupan yang penting" tambah Hari.
Bahkan Hari menilai bahwa pihaknya inginkan jumlah pegawai seperti instansi lain agar kerjanya semakin maksimal. "Petugas Bea Cukai saja pegawainya 1.000. Kita sih inginkan lebih" tambahnya.
Hari menyatakan bahwa pihaknya tidak tahu berapa tepatnya jumlah pegawai yang ideal, namun dirinya mengatakan bahwa pegawai-pegawai BKIPM sebaiknya ditempatkan di pintu-pintu utama seperti Surabaya, Tanjung Priok, dan Bali.
"Mengetahui jumlah personil kita yang terbatas, kita juga meminta bantuan seperti Bea Cukai untuk mengamankan penyelundupan ikan" pungkasnya.
(gir/gir)