“Kami telah rapat dengan Kementerian Keuangan di BKF untuk bicara tentang ini. Kami belum bicara tentang besaran baru bicara tentang bagaimana menyamakan pendapat untuk pengalihan subsidi tersebut,” terang Direktur Bio Energi Ditjen EBTKE, Dadan Kusdiana di Jakarta, Sabtu (24/1).
Jika usulan subsidi disetujui masuk dalam APBNP 2015, Dadan menjamin pengembangan BBN atau biofuel tidak akan terhenti. Saat ini pemerintah sedang menghitung besaran subsidi serta menyusun regulasi terkait. Keluarnya Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemberian subsidi untuk BBM Tertentu (campuran BBM dan biofuel) menurutnya memberikan peluang dan tantangan dari sisi regulasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Senada dengan Dadan, Direktur Jenderal EBTKE Rida Mulyana menyatakan kegembiraannya untuk mengalihkan subsidi BBM ke biofuel yang tinggal menunggu mekanisme yang tepat. Menurutnya, melimpahnya Crude Palm Oil (CPO) selaku bahan baku BBN di Indonesia jangan sampai disia-siakan.
Sebagai informasi, harga biofuel per liter ada dikisaran Rp 9 ribu dan subsidi yang diberikan pemerintah saat ini Rp 1.500. Turunnya BBM membuat selisih harga BBM dengan biofuel menjadi semakin jauh. Dengan adanya subsidi, harga kedua bahan bakar tersebut tetap dapat bersaing.
Pemerintah juga telah mewajibkan pelaku usaha niaga BBM untuk mencampur BBM dengan biofuel dengan mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2013. (gen)