Lanjutkan PLTU Batang, Jokowi Rombak Aturan Pembebasan Lahan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil memastikan pemerintah akan melanjutkan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang di Jawa Tengah. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat pembangunan proyek tersebut adalah dengan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Sofyan menjelaskan, pembangunan PLTU Batang seharusnya sudah dimulai pada 2012 dan selesai 2016. Namun karena sampai saat ini masih ada 19 hektare lahan yang belum dibebaskan, penyelesaiannya jadi molor dari target.

"Central Java Power Plant akan jadi fokus utama kita. Ini menjadi tugas pertama Sofyan Basyir (Direktur Utama PT PLN (Persero)) dan direksi lainnya serta Kementerian BUMN untuk segera membebaskan 19 hektare lahan yang belum dibebaskan," kata Sofyan usai memimpin rapat koordinasi lintas kementerian guna membahas perubahan aturan tersebut di kantornya, Senin (2/2).

Selain merevisi Perpres Nomor 71 tahun 2012, Sofyan juga mengatakan pemerintah akan merevisi Perpres Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

“Revisi tersebut intinya, proyek yang sedang berjalan tidak harus dimulai dari nol lagi. Kalau ada yang sudah mencapai 30 persen, 40 persen, atau 60 persen, dengan revisi ini, proyeknya bisa dilanjutkan," ujar Sofyan.

Dia menargetkan revisi Perpres akan selesai pekan depan setelah Presiden Joko Widodo pulang dari lawatannya ke luar negeri.

“Kami targetkan pembangunan PLTU Batang bisa dilaksanakan Maret 2015. Sayang kalau pembangkit listrik ini tidak diteruskan,” tegasnya.

Di akhir masa jabatannya, mantan Direktur Utama PLN Nur Pamudji pernah mengungkapkan bahwa jika PLTU Batang kembali dilanjutkan pembangunannya 2015 ini maka dia memperkirakan pembangkit tersebut baru akan selesai pada 2020.

Waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan PLTU Batang, disebabkan oleh kapasitasnya yang sangat besar yaitu 2x1.000 megawatt (MW) dan belum tuntasnya pembebasan lahan yang secara total membutuhkan 226 hektare tersebut. Oleh karena itu Nur Pamudji menyebut dibutuhkan waktu sekitar lima tahun untuk menyelesaikan pembangkit yang diyakini akan menyelamatkan Pulau Jawa dan Bali dari krisis listrik.

Bebaskan di Awal

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursydan Baldan menegaskan bahwa pemerintah sudah tidak bisa lagi memulai pengerjaan suatu proyek infrastruktur jika kebutuhan lahannya belum terpenuhi.

Pilihan Redaksi Kajian UKP4: Krisis Listrik Terjadi di 2016 Bukan 2020 Proyek Mandek, Rencana PLTU Batang Dinilai Kurang Matang PLN Sanggupi Ambil Alih PLTU Batang Kementerian PU: Belanja Infrastruktur Tidak Efektif

Hal tersebut menurutnya akan menjadi salah satu poin penting revisi Perpres Nomor 71 tahun 2012 yang akan diusulkannya.

"Perpres ini harus menegaskan bahwa penyediaan lahan harus di awal jadi bukan kemudian muncul menjadi kebutuhan belakangan," kata Ferry.

Dia mengakui kebiasaan pengembang yang memaksa proyek tetap berjalan meskipun lahan belum tersedia. Apabila ternyata lahan tersebut mengalami masalah dalam pembebasan, maka proyek terpaksa terhenti tanpa solusi.

"Pengadaan tanah harus jadi bagian dari awal perencanaan. Jangan ketika pembangunan sudah ada di bagian akhir dan masyarakatnya tidak mau melepaskan lahannya, baru berpikir tentang bagaimana pengadaan tanah. Itu merupakan langkah yang mubazir," tegasnya.

Politisi Partai Nasional Demokrat itu menegaskan kembali pentingnya memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pemberian ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk kepentingan umum.

"Ganti rugi ini bukan diusir tetapi bagian dari memindahkan tanah. Kan nanti diberi waktu untuk pindah," pungkasnya. (gen)