Jokowi Instruksikan Seluruh Daerah Miliki Pusat Investasi

CNN Indonesia
Sabtu, 21 Feb 2015 15:18 WIB
Pemerintah Pusat akan menerbitkan indeks pelayanan investasi yang akan menilai seberapa baik pelayanan yang diberikan masing-masing daerah.
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla (kanan) seusai rapat koordinasi tahap kelima dengan walikota seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jabar, Jumat (20/2). (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)
Bogor, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) atau one stop service di bidang investasi harus dimiliki oleh seluruh daerah di Indonesia.

“Hampir 80 persen daerah sudah punya pelayanan terpadu satu pintu, sehingga kekurangan yang sedikit itu yang harus diselesaikan tahun ini," ujar Jokowi di depan Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/2).

Setelah PTSP selesai, maka langkah selanjutnya adalah mengecek apakah pelayanan sudah baik atau belum. "Setelah itu selesai semuanya, ada kantornya, baru kita akan masuk mengecek apakah betul-betul pelayanan sudah baik, standarnya seperti apa. Baik mengenai biaya, ketepatan waktu itu akan kita cek," katanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemerintah menurutnya akan membuat indeks pelayanan pemerintah agar dapat mengukur seberapa baik pelayanan yang diberikan oleh PTSP di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi tersebut.

"Nanti akan diusahakan government service index, sehingga pelayanan bisa kelihatan di situ," ujar Jokowi.

Pemerintah menurutnya menerima masukan bagus dari salah seorang walikota untuk menjadikan PTSP sebagai dinas, bukan badan.

"Ini ada masukan bagus. PTSP jangan badan, tetapi dinas sehingga bisa mengeksekusi kebijakan,” kata dia.

Melalui rapat konsolidasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jokowi mengaku bisa mendengar aspirasi dari para pemimpin daerah terkait pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Sebelumnya, dalam hasil rapat bersama 26 menteri yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Menko Perekonomian Sofyan Djalil menjelaskan implementasi one stop service harus dipahami oleh semua menteri di bidangnya masing-masing.

"Yang sudah dicanangkan pemerintah harus sudah jalan akhir bulan Januari. Maka dari itu kita panggil semua Menteri untuk menjelaskan bagaimana mekanismenya," ujar Sofyan beberapa waktu lalu.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER