Dukung Menteri Susi, OJK Gandeng Perusahaan Pembiayaan

Jakarta, CNN Indonesia -- Baru-baru ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta perwakilan anggota asosiasi-asosiasi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) membentuk kelompok kerja (pokja) sinergi IKNB pembiayaan kemaritiman dan kelautan.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB OJK, Dumoly Pardede, mengatakan sudah ada beberapa lokasi yang dinilai potensial untuk dijadikan pilot project dan sosialisasi kepada kelompok nelayan di daerah tersebut. Nantinya, Pokja tersebut juga akan menyusun database kelayakan usaha dari para pelaku sektor kemaritiman dan perikanan.

"Mereka juga harus membantu menyusun proses bisnis dan analisis kelayakan usaha bagi para pelaku IKNB yang akan turut serta berperan di sektor kemaritiman dan kelautan," kata Dumoly di Jakarta, Kamis (12/3).

Pilihan Redaksi Tekan Alih Fungsi Sawah, Menteri Susi Manfaatkan Udang Galah OJK Pastikan Perusahaan Pembiayaan Aman dari Rugi Kurs OJK: Dolar Tembus Rp 15 Ribu, Lima Bank Kecil Terancam IPO dan Obligasi Rp 10 Triliun Antri Masuk Pasar Modal

Kegiatan survey dan sosialisasi yang telah dilakukan hingga saat ini adalah di Klungkung yang dipusatkan di wilayah pemindangan ikan di Kusamba dan wilayah galangan kapal Benoa pada 26 Februari lalu. Kemudian survey dan sosialisasi di perkampungan nelayan Pantai Sadeng dan sentra kulakan ikan segar di Bantul.

Dari hasil survey dan sosialisasi dapat teridentifikasi 4 pilar industri kelautan dan perikanan yang dapat menjadi objek pembiayaan. Pertama, pembiayaan hulu mencakup pembiayaan keperluan pelabuhan, kapal, bahan bakar solar, alat tangkap.

Kedua, pembiayaan hilir mencakup pembiayaan kepada kegiatan masyarakat nelayan setelah melakukan penangkapan ikan seperti penyediaan cold storage. Ketiga, pembiayaan di bidang budidaya seperti pembelian benih ikan, pembelian pakan ikan. Keempat, pembiayaan di bidang pariwisata bahari seperti pengrajin handycraft hingga pengusaha kuliner.

"Kita cek track record-nya, dan berdasarkan rekomendasi dari KKP mana yang berhak," katanya.

Dumoly mengungkapkan sudah ada 10 perusahaan pembiayaan yang berkomitmen untuk membantu proyek pembiayaan maritim. "Kenapa akhirnya kita OJK yang lebih dahulu menggagas ini, karena kita lihat teman-teman di perbankan agak terlambat untuk masuk ke pembiayaan maritim ini," katanya. (gir/gir)