Indef: Gunakan Konsep Lawas, Kebijakan Jokowi Kurang Greget
Agust Supriadi | CNN Indonesia
Senin, 16 Mar 2015 10:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai delapan kebijakan ekonomi yang direncanakan pemerintahan Joko Widodo merupakan konsep lama yang kembali didengungkan. Sebagian dari kebijakan yang dijanjikan kabinet Jokowi terbukti tidak efektif ketika diterapkan pada era-era pemerintahan sebelumnya.
"Ketika menghadapi gejolak rupiah, SBY (Susilo Bambang Yudoyono) juga meluncurkan paket-paket kebijakan. Tapi kenapa itu cuma hanya jadi angin lalu. Ini mestinya dievaluasi betul dan menjadi pembelajaran terutama buat pembuat kebijakan," ujar Direktur Indef Enny Sri Hartarti kepada CNN Indonesia, Senin (16/3).
Enny mencontohkan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (safe guard) sebagai kebijakan lawas yang keefektifannya diragukan. Menurutnya, tidak sesederhana itu mengendalikan impor melalui kebijakan antidumping mengingat sangat sulit untuk membuktikan penyimpangan yang terjadi di lapangan.
"Lalu (kebijakan) insentif 30 persen dan kebijakan BBN (bahan bakar nabati), kebijakan itu sebenarnya tepat. Dan itu sudah sejak dulu dilakukan. Tapi masalahnya seberapa efektif kebijakan itu untuk jangka pendek," tuturnya.
Enny meragukan fasilitas keringanan pajak (tax allowance) 30 persen bagi para eksportir dapat meningkatkan ekspor di tengah anjloknya harga-harga komoditas. Idealnya, kata Enny, kebijakan tersebut diberikan selektif bagi industri-industri yang produknya masih memiliki daya saing cukup kuat di pasar internasional.
"Kalau insentif diberikan bagi industri manufaktur, sudah pasti mereka terkena duluan dari sisi bahan baku. Seharusnya didorong untuk industri kreatif dan kerajinan," tuturnya.
Kurang Greget
Enny Sri Hartarti menambahkan perlu ada tambahan kebijakan yang sifatnya memaksa untuk memastikan devisa hasil ekspor tidak terparkir di luar negeri.
"Saya melihat kurang greget rencana kebijakan pemerintah. Perlu kebijakan yang lebih fundamental, baik yang sifatnya sukarela maupun memaksa para eksportir untuk menyimpan devisa hasil ekspor di Indonesia," tuturnya.
Dia mencontohkan sanksi pencabutan izin ekspor bagi eksportir nakal sebagai salah satu kebijakan tegas yang bisa diterapkan pemerintah. Selain itu, bisa pula dengan skema insentif untuk merangsang eksportir agar mau menyimpan devisanya di Indonesia.
Mengenai peran Bank Indonesia (BI) yang terbatas, Enny menilai otoritas moneter memperluas cakupan kebijakannya. "Sebagai otoritas moneter, BI seharusnya tidak hanya melakukan pencatatan, tapi ada suatu monitoring juga dan ini harus kerjasama dengan pihak kepabeanan untuk menerapkan pengawasan," tuturnya. (ags)
"Ketika menghadapi gejolak rupiah, SBY (Susilo Bambang Yudoyono) juga meluncurkan paket-paket kebijakan. Tapi kenapa itu cuma hanya jadi angin lalu. Ini mestinya dievaluasi betul dan menjadi pembelajaran terutama buat pembuat kebijakan," ujar Direktur Indef Enny Sri Hartarti kepada CNN Indonesia, Senin (16/3).
Enny mencontohkan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (safe guard) sebagai kebijakan lawas yang keefektifannya diragukan. Menurutnya, tidak sesederhana itu mengendalikan impor melalui kebijakan antidumping mengingat sangat sulit untuk membuktikan penyimpangan yang terjadi di lapangan.
"Lalu (kebijakan) insentif 30 persen dan kebijakan BBN (bahan bakar nabati), kebijakan itu sebenarnya tepat. Dan itu sudah sejak dulu dilakukan. Tapi masalahnya seberapa efektif kebijakan itu untuk jangka pendek," tuturnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau insentif diberikan bagi industri manufaktur, sudah pasti mereka terkena duluan dari sisi bahan baku. Seharusnya didorong untuk industri kreatif dan kerajinan," tuturnya.
Enny Sri Hartarti menambahkan perlu ada tambahan kebijakan yang sifatnya memaksa untuk memastikan devisa hasil ekspor tidak terparkir di luar negeri.
"Saya melihat kurang greget rencana kebijakan pemerintah. Perlu kebijakan yang lebih fundamental, baik yang sifatnya sukarela maupun memaksa para eksportir untuk menyimpan devisa hasil ekspor di Indonesia," tuturnya.
Dia mencontohkan sanksi pencabutan izin ekspor bagi eksportir nakal sebagai salah satu kebijakan tegas yang bisa diterapkan pemerintah. Selain itu, bisa pula dengan skema insentif untuk merangsang eksportir agar mau menyimpan devisanya di Indonesia.
Mengenai peran Bank Indonesia (BI) yang terbatas, Enny menilai otoritas moneter memperluas cakupan kebijakannya. "Sebagai otoritas moneter, BI seharusnya tidak hanya melakukan pencatatan, tapi ada suatu monitoring juga dan ini harus kerjasama dengan pihak kepabeanan untuk menerapkan pengawasan," tuturnya. (ags)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK