Jakarta, CNN Indonesia -- Target penerimaan negara yang dipasang oleh pemerintah dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 mendapat sorotan dari Bank Dunia. Target sebesar Rp 1.489,3 triliun yang harus dicapai tahun ini dinilai terlalu ambisius dan berpotensi gagal.
Ndiame Diop, Pemimpin Ekonomi Bank Dunia untuk Indonesia, mengatakan target penerimaan dalam APBNP 2015 lebih tinggi 14,6 persen dari tahun lalu, dan bisa meleset akibat pelemahan harga minyak dunia oleh karena itu pemerintah harus bekerja lebih ekstra dalam mengoleksi penerimaan negara melalui pajak.
"Perbaikan efisensi alokasi APBN merupakan hal yang sangat positif, namun target pemerimaan yang terlalu besar dan ambisius akan membutuhkan penyesuaian pengeluaran," ujarnya dalam Indonesia Economic Quarterly (IEQ) di Jakarta, Rabu (18/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya jika melihat dari tahun 2011 pemerintah Indonesia selalu dihadapkan dengan defisit penerimaan pajak. Apabila pemerintah tidak kunjung juga menerapkan kebijakan pajak yang agresif maka ada kemungkinan terjadi gagal target (
shortfall) dalam memenuhi target pajak tersebut.
"Ini sudah memasuki bulan Maret tapi belum ada implementasi dari pengenaan pajak, kalau sudah diimplentasikan pasti akan berpengaruh besar terhadap penerimaan di tahun ini," katanya.
Sebelumnya, Bank Dunia menilai Indonesia merupakan negara dengan penerimaan negara yang paling rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia dan G20. Sampai saat ini Indonesia hanya mampu mengumpulkan kurang dari 50 persen potensi penerimaan negara.
Hal itu tercermin dari rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) yang baru sekitar 15 persen. Demikian halnya dengan rasio penerimaan perpajakan (tax ratio) yang hanya 11,3 persen dari PDB, jauh di bawah pencapaian Brazil, China, India, Malaysia, Mexico, Filipina, Thailand atau bahkan Vietnam.
Untuk diketahui, target penerimaan pajak yang diamanatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp 1.489,3 triliun, sekitar 86,9 persen diantaranya berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.294,3 triliun dan sisanya berasal dari penerimaan bea dan cukai.
(gir/gir)