Gencar Cari Investor Asing, Pemerintah Janji Tak Lupakan BUMN

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan pemerintah tetap berkomitmen melindungi kepentingan nasional dalam kegiatan investasi meski masih membutuhkan bantuan investor asing. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam penggunaan komponen lokal melalui dikedepankannya BUMN sebagai pelaksana proyek pemerintah bidang infrastruktur.

Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan investasi asing masih dibutuhkan untuk membangun proyek infrastruktur karena anggaran yang dibutuhkan sangat besar. Hal itu disampaikan Franky di sela-sela mengikuti kunjungan Presiden ke Tiongkok, Jumat, 27 Maret.

"Saya kira sudah jelas penanaman modal asing merupakan pelengkap pembiayaan pembangunan. Proyek infrastruktur 5 tahun ke depan membutuhkan dana Rp 4.500 triliun. Pemerintah tidak mampu membiayai sendiri, sehingga masih membutuhkan pembiayaan asing untuk pelaksanaannya. Tapi komponen lokal dan keterlibatan BUMN tetap dikedepankan," kata Franky seperti dikutip dari keterangan pers.

Pilihan Redaksi Incar Investasi US$ 8,9 Miliar, BKPM "Jemput Bola" ke Jepang BKPM Pangkas Waktu Perizinan Sektor Usaha Ketenagalistrikan Setelah Toyota, Giliran Suzuki akan Investasi Rp 13 Triliun

Franky menambahkan, pemerintah menawarkan investasi di bidang infrastruktur, pengembangan kawasan industri, dan industri maritim. Menurutnya investasi Tiongkok di sektor infrastruktur ke depan akan cukup dominan. Namun dia menjamin pemerintah akan mendorong pengutamaan komponen lokal dan dikedepankannya BUMN dalam proyek infrastruktur tersebut.

"Dalam proyek jalur kereta api (railway) di mana Presiden Jokowi sempat meninjau proyek serupa di Tiongkok, ada bagian komponen yang diproduksi BUMN dalam hal ini PT INKA, "jelas Franky.

Lebih lanjut, Franky menyatakan perlindungan kepentingan nasional dalam investasi non infrastruktur diwujudkan melalui investasi untuk peningkatan ekspor, sekaligus mengurangi impor, dan peningkatan penggunaan komponen lokal di semua sektor investasi.

“Terkait komitmen pemerintah untuk mendukung konsep Asia Infrastructure Bank yang diinisiasi Tiongkok, hal tersebut sesuai visi misi Presiden Jokowi di mana salah satu fokus pembangunan lima tahun ke depan adalah sektor infrastruktur,” jelasnya. (gir)