Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pemerintah akan melarang pelaku industri rumput laut untuk mengekspor bahan mentah pada 2018. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memberi nilai tambah kepada produk yang akan dijual.
Menurut Jokowi, rumput laut merupakan komoditas yang tengah dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Meski demikian, hingga saat ini jumlah industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi terbilang masih sangat rendah.
Karenanya, Jokowi mengaku akan menyiapkan industri yang mampu menyerap hasil petani rumput laut. Namun, proses ini akan memakan waktu sekitar dua hingga tiga tahun ke depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Barang jadi baik, setengah jadi juga baik, tetapi jangan sampai barang mentah. Sekarang enggak apa-apa, kita perlu waktu dua hingga tiga tahun ini," ujar Jokowi pada saat mengunjungi Pabrik Tepung Agar-agar PT Agarindo Bogatama, Banten, Senin (13/4), bersama Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo.
Perusahaan tepung agar-agar ini misalnya, imbuh Jokowi, mampu menyerap 220.000 ton rumput laut kering. Dengan angka serapan sebesar itu, menurut dia, maka produksi petani seharusnya bisa melonjak tinggi.
"Tapi kalau produksinya sepuluh kalo lipat, harus ada industri lain. Jadi dorong industri buat line produksi baru nanti," kata dia.
Bekas Gubernur DKI Jakarta itu berpandangan, perusahaan lainnya bisa memproduksi barang dengan bahan dasar rumput laut lainnya, seperti kosmetik, obat-obatan, dan pasta gigi.
"Yang lain cukup banyak, misalnya untuk kosmetik, beda. Untuk pasta gigi, beda lagi. Jadi turunan seperti itu yang harus ada industri hilir, sehingga kita tidak hanya ekspor bahan laut. Biasanya banyak kan kita ekspor ke Tiongkok, Filipina, dan itu harus direm. Sudah saatnya untuk mengembangkan dalam negeri," ujarnya.
Jokowi mengungkapkan, saat ini Indonesia memiliki perusahaan kosmetik dengan bahan dasar agar-agar di Jawa Timur. "Di Makassar ada yang baru, ini mau
groundbreaking, tapi untuk kosmetik," kata dia.
Sebelumnya, Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (Astruli) meminta pemerintah melakukan verifikasi ulang atas data produksi rumput laut kering Indonesia. Hal tersebut penting dilakukan sebelum diberlakukannya bea keluar sebesar 44 persen untuk berbagai jenis komoditas tersebut.
"Data yang ada di kami itu produksi rumput laut kering sebanyak 350 ribu ton per tahun. Sementara ada data lain yang menyebutkan produksi rumput laut kering sampai 930 ribu ton per tahun. Nah ini yang harus disamakan dulu sebelum bea keluar ditetapkan," kata Wakil Ketua Umum Astruli Sasmoyo S. Boesari di Jakarta, Kamis (26/3).
(gir)