Menteri Susi Salahkan Pihak-Pihak Ini Terkait Illegal Fishing
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Selasa, 21 Apr 2015 17:49 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti giat memerangi pencurian ikan alias illegal fishing di kawasan Indonesia. Dia kemudian menuding sejumlah pihak di balik aktivitas terlarang itu.
Dia khawatir asosiasi perikanan ada yang diduga ditunggangi oleh pelaku pencurian ikan (illegal fishing). Susi mengambil contoh kasus perbudakan di Benjina, Kepulauan Aru. Salah satu direksi perusahaan itu, kata dia, adalah pejabat di salah satu asosiasi perikanan Indonesia.
“Saya merasa sangat khawatir bahwa akhirnya organisasi prestisius di bidang perikanan ditunggangi dan dipakai (sebagai) vehicle untuk melegalkan illegal fishing di Indonesia," kata pendiri maskapai penerbangan Susi Air ini, dalam pidato kedaulatan di kantornya, di Jakarta, Selasa (21/4).
Susi berang karena pelaku illegal fishing menghalalkan segala cara untuk memuluskan aksinya bahkan hingga mengatasnamakan kepentingan nelayan dalam menyampaikan protes atas kebijakan-kebijakannya dalam memerangi illegal fishing.
”(Pelaku illegal fishing) bahkan memakai organisasi organisasi kenelayanan untuk protes kebijakan moratorium, protes tentang transhipment, protes segala hal dan menggunakan organisasi-organisasi itu untuk kepentingan praktik-praktik illegal fishing,” katanya.
Selain itu, Susi mensinyalir ada lembaga swadaya masyarakat yang mengatasanamakan kepentingan nelayan tetapi ternyata yang diwakili adalah kepentingan asing.
Kemudian, Susi juga menyebutkan, ada pihak asing banyak yang berkedok aktivitas penanaman modal asing (foreign direct investment), maupun mengaku sebagai penanaman modal dalam negeri untuk melakukan aktivitas illegal fishing.
“Kita aparat wajib dan harus menjaga SDA (Sumber Daya Alam) kita tidak jatuh ke tangan-tangan oportunis yang hanya ingin mengeruk sebanyak-banyak SDA kita dengan hanya membayar sedikit rupiah saja seolah-olah mereka sah melakukan illegal fishing dan praktik perbudakan,” ujar Susi. (ded/ded) Add
as a preferred
source on Google
Dia khawatir asosiasi perikanan ada yang diduga ditunggangi oleh pelaku pencurian ikan (illegal fishing). Susi mengambil contoh kasus perbudakan di Benjina, Kepulauan Aru. Salah satu direksi perusahaan itu, kata dia, adalah pejabat di salah satu asosiasi perikanan Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
”(Pelaku illegal fishing) bahkan memakai organisasi organisasi kenelayanan untuk protes kebijakan moratorium, protes tentang transhipment, protes segala hal dan menggunakan organisasi-organisasi itu untuk kepentingan praktik-praktik illegal fishing,” katanya.
Selain itu, Susi mensinyalir ada lembaga swadaya masyarakat yang mengatasanamakan kepentingan nelayan tetapi ternyata yang diwakili adalah kepentingan asing.
“Kita aparat wajib dan harus menjaga SDA (Sumber Daya Alam) kita tidak jatuh ke tangan-tangan oportunis yang hanya ingin mengeruk sebanyak-banyak SDA kita dengan hanya membayar sedikit rupiah saja seolah-olah mereka sah melakukan illegal fishing dan praktik perbudakan,” ujar Susi. (ded/ded) Add
as a preferred source on Google