Jegal Reklamasi Teluk Jakarta, Nelayan Siapkan Kajian Hukum

Jakarta, CNN Indonesia -- Reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan perusahaan pengembang mendapat penolakan dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Ketua Umum KNTI Riza Damanik mengaku sedang menyusun kajian hukum yang akan digunakan untuk membatalkan kegiatan penimbunan pantai tersebut.

"Kami menolak itu. Kami sedang menyusun substansi hukumnya untuk mendukung penolakan dengan harapan bisa menghentikan reklamasi Teluk Jakarta yang merugikan masyarakat," kata Riza saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (7/6).

Selain merusak kawasan pantai di Timur Jakarta itu sendiri, Riza percaya proyek tersebut akan mempunyai implikasi yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, terutama nelayan.


"Dengan memberikan lahan itu pada perusahaan properti nantinya akan ada perebutan wilayah dari masyarakat yang eksis dengan pihak tersebut," jelas Riza.

Hal ini serupa dengan ketakutan warga pesisir Teluk Benoa, Bali terhadap proyek reklamasi yang dilakukan di sana. Para nelayan takut tak bisa melaut lagi karena kawasan tersebut akan dikembangkan dengan konsep yang sangat modern.

Untuk itulah menurut Pakar Hukum Internasional Chandra Motik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan dialog dengan warga sekitar untuk mendapatkan kesepakatan.

"Lihat dampaknya dulu. Apa dampak pada masyarakat pesisir kalau itu dibangun dan direklamasi? (Pemerintah) harus duduk bersama dulu untuk menentukan apa yang dilakukan dan ada manfaatnya atau tidak," tutur Chandra.

Dukungan Masyarakat

"Yang perlu menjadi perhatian apakah masyarakat memberikan dukungan atau tidak," tegas Riza. Bahkan Riza malah menemukan bahwa masyarakat sekitar tidak turut dilibatkan dalam proyek tersebut.

Pilihan Redaksi Untung Bersih Agung Podomoro Turun 65,5 Persen pada Kuartal I Perairan Jakarta akan Dibagi ke dalam Empat Zona Berbeda Pelindo I Terancam Hentikan Operasi Pelabuhan Belawan Medan

"Saya menemukan bahwa ada itikad yang tidak baik di mana upaya untuk mendiskusikan proses penyelesaian polemik pembangunan ini, justru dikangkangi oleh pemerintah sendiri, oleh pelaku usaha," paparnya.

Di sisi lain menurut Riza, daripada melakukan reklamasi, lebih baik pemerintah mencoba menyelesaikan masalah utama yang selama ini terjadi di Teluk Jakarta, yaitu masalah pencemaran laut.

"Ngapain dibangun kalau belum bisa mengatasi pencemaran. Pak Ahok tidak perlu tersandra pembangunan Teluk Jakarta. Lebih baik segera melakukan penertiban terhadap pencemaran di Teluk Jakarta,” kata dia. (gen)