Menteri Susi Ikut Kritik Pelayanan Pelabuhan yang Lamban
Resty Armenia | CNN Indonesia
Kamis, 18 Jun 2015 12:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai waktu tunggu yang diperlukan untuk kontainer bisa keluar dari pelabuhan atau dwelling time seharusnya hanya selesai dalam tiga hari saja.
"Mestinya tiga hari. Mestinya," ujar Susi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).
Seperti diberitakan sebelumnya, rata-rata dwelling time di pelabuhan besar Indonesia saat ini adalah 5,5 hari. Ini merupakan dwelling time terlama dibanding negara-negara tetangga lainnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri menargetkan dwelling time bisa dipersingkat hingga 4,7 hari.
Susi menjelaskan, selama ini belum pernah menerima keluhan atau laporan dari para pelaku ekspor dan impor di sektor perikanan.
"Selama ini belum ada keluhan. Aku enggak dapat keluhan. Enggak tahu kalau sektor lain. Kalau mereka enggak mengadu atau apa. Mengadunya mungkin enggak ke kami, tapi ke (Direktorat Jenderal) Bea Cukai," kata dia.
Oleh sebab itu, Susi berpendapat bahwa pihak pelabuhan harus bekerja keras agar mampu memenuhi keinginan Presiden untuk mempersingkat dwelling time itu.
"Itu kan pihak pelabuhan yang harus bekerja. Saya enggak tahu bagaiamana cara mempercepat," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengancam akan mencopot menteri, pimpinan lembaga, dan pelaku di lapangan yang dianggap tak mampu melakukan upaya mempersingkat dwelling time (waktu tunggu kontainer di pelabuhan).
Ancaman tersebut dilontarkan sang Kepala Negara ketika melakukan peninjauan ke Kantor Pelayanan Terpadu Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan bahwa urusan pemerintah adalah memberikan pelayanan, sedangkan permasalahan tracking dan loading merupakan urusan pelaku bisnis. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar institusi pemerintah, baik di kementerian maupun lembaga terkait bisa berupaya mendekati dwelling time negara-negara tetangga Indonesia.
"Kita seperti ini sudah lama, ada yang sehari, tiga hari, 20 hari, 25 hari. Itu yang harus diselesaikan. Entah urusan dengan karantina, (Kementerian) Perdagangan, saya enggak mau tahu. Saya ingin mendekati negara-negara tetangga, karena saya hitung ketidakefisienannya tidak kecil merugikan sekitar Rp 780 triliun," kata dia.
"Jadi saya jangan diceritakan yang baik-baik. Kan saya tanya tiga kali tadi, siapa yang paling lambat? Instansi mana yang paling lambat? Untuk apa sih? Untuk kita perbaiki, bukan untuk apa-apa. Kalau saya tanya enggak ada jawabannya, ya akan cari sendiri dengan cara saya," ujar dia.
"Dan perlu saya sampaikan, kalau sudah sulit, bisa saja Dirjen-nya saya copot, bisa saja pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot. Bisa saja, kalau saya kerjanya seperti itu," kata dia tegas.
Jokowi menegaskan, kementerian dan lembaga harus mengetahui permasalahan yang ada dan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan itu. "Saya perlu seperti itu dan itu yang saya butuhkan hari ini," ujar dia.
"Karena saya 28 tahun mengurus seperti ini. Jadi kalau ada yang belum tahu, hal-hal yang seperti ini sudah menjadi makanan keseharian saya," kata dia. (gen)
"Mestinya tiga hari. Mestinya," ujar Susi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).
Seperti diberitakan sebelumnya, rata-rata dwelling time di pelabuhan besar Indonesia saat ini adalah 5,5 hari. Ini merupakan dwelling time terlama dibanding negara-negara tetangga lainnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri menargetkan dwelling time bisa dipersingkat hingga 4,7 hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selama ini belum ada keluhan. Aku enggak dapat keluhan. Enggak tahu kalau sektor lain. Kalau mereka enggak mengadu atau apa. Mengadunya mungkin enggak ke kami, tapi ke (Direktorat Jenderal) Bea Cukai," kata dia.
"Itu kan pihak pelabuhan yang harus bekerja. Saya enggak tahu bagaiamana cara mempercepat," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengancam akan mencopot menteri, pimpinan lembaga, dan pelaku di lapangan yang dianggap tak mampu melakukan upaya mempersingkat dwelling time (waktu tunggu kontainer di pelabuhan).
Ancaman tersebut dilontarkan sang Kepala Negara ketika melakukan peninjauan ke Kantor Pelayanan Terpadu Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan bahwa urusan pemerintah adalah memberikan pelayanan, sedangkan permasalahan tracking dan loading merupakan urusan pelaku bisnis. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar institusi pemerintah, baik di kementerian maupun lembaga terkait bisa berupaya mendekati dwelling time negara-negara tetangga Indonesia.
"Kita seperti ini sudah lama, ada yang sehari, tiga hari, 20 hari, 25 hari. Itu yang harus diselesaikan. Entah urusan dengan karantina, (Kementerian) Perdagangan, saya enggak mau tahu. Saya ingin mendekati negara-negara tetangga, karena saya hitung ketidakefisienannya tidak kecil merugikan sekitar Rp 780 triliun," kata dia.
"Jadi saya jangan diceritakan yang baik-baik. Kan saya tanya tiga kali tadi, siapa yang paling lambat? Instansi mana yang paling lambat? Untuk apa sih? Untuk kita perbaiki, bukan untuk apa-apa. Kalau saya tanya enggak ada jawabannya, ya akan cari sendiri dengan cara saya," ujar dia.
"Dan perlu saya sampaikan, kalau sudah sulit, bisa saja Dirjen-nya saya copot, bisa saja pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot. Bisa saja, kalau saya kerjanya seperti itu," kata dia tegas.
Jokowi menegaskan, kementerian dan lembaga harus mengetahui permasalahan yang ada dan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan itu. "Saya perlu seperti itu dan itu yang saya butuhkan hari ini," ujar dia.
"Karena saya 28 tahun mengurus seperti ini. Jadi kalau ada yang belum tahu, hal-hal yang seperti ini sudah menjadi makanan keseharian saya," kata dia. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK