Jokowi Minta REI Dukung Program Sejuta Rumah
Giras Pasopati | CNN Indonesia
Selasa, 23 Jun 2015 19:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Guna mendukung program sejuta rumah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) mendukung pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“REI diharapkan berperan lebih aktif menangani backlog (kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tempat tinggal) dengan lebih banyak membangun perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” kata Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, dalam keterangan resmi terkait hasil pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6) siang.
Teten menyatakan Presiden Jokowi meminta para developer menjalankan konsep hunian berimbang sesuai dengan Peraturan Menpera (Permenpera) Nomor 7 tahun 2013, yang mengatur setiap pembangunan 1 (satu) rumah mewah, diimbangi dengan pembangunan 2 (dua) rumah menengah dan 3 (tiga) rumah sederhana.
Ia menyatakan, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah akan memberi kemudahan kepada pengembang yang membangun rumah bagi MBR. Antara lain kemudahan perizinan dan penyediaan lahan yang harganya sesuai dengan standar harga rumah bagi MBR.
“Agar masyarakat berpenghasilan rendah mampu membeli rumah, suku bunga dan uang muka KPR juga perlu diturunkan,” kata Teten mengutip Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyetujui usulan DPP REI dengan memperbolehkan kepemilikan asing di bidang properti, dengan tetap mengutamakan akses masyarakat. Ini untuk menghadapi persaingan properti di tingkat regional.
Ketua Umum DPP REI Eddy Hussi menjelaskan, guna mendukung program pemerintah membangun satu juta rumah para pengembang membutuhkan lahan yang besar. Pihaknya meminta pemerintah agar membangun infrastruktur di lahan-lahan baru itu, sehingga harganya bisa terjangkau.
REI juga berharap pemerintah segera menentukan zona-zona Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) khusus untuk lahan yang akan dibangun rumah MBR, sehingga NJOP-nya bisa ditetapkan dan dipatok, sehingga tidak terjadi kenaikan.
“Kita tadi sempat juga menanyakan tentang tax amnesty. Presiden menyampaikan itu sudah masuk dalam pembahasan, mungkin dalam waktu dekat itu bisa direalisasi kalau semua ini punya komitmen yang jelas,” kata Eddy.
Eddy menyatakan, REI berkomitmen membangun rumah bagi MBR yang lahannya berdekatan dengan kehidupan, ada penduduk-penduduknya, dan juga ada area-area yang tidak jauh dari tempat kerja.
“Kita mengajak seluruh anggota REI yang mempunyai lahan yang areanya cocok untuk membangun rumah MBR segera melaksanakan perencanaan. Sudah dilakukan rapat koordinasi nasional di REI internal. Semua anggota berkomitmen untuk membangun itu,” ungkapnya.
Untuk diketahui REI berdiri pada 11 Februari 1972 di Jakarta dan telah menaungi sekitar 3.000 pengembang. Sepanjang 1994 -2014 REI telah membangun rumah bagi MBR sebanyak 3.069.810 unit. Sementara sejak Januari – Mei 2015 REI sudah membangun 247.000 unit rumah bagi MBR. (gir/gir)
“REI diharapkan berperan lebih aktif menangani backlog (kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tempat tinggal) dengan lebih banyak membangun perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” kata Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, dalam keterangan resmi terkait hasil pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6) siang.
Teten menyatakan Presiden Jokowi meminta para developer menjalankan konsep hunian berimbang sesuai dengan Peraturan Menpera (Permenpera) Nomor 7 tahun 2013, yang mengatur setiap pembangunan 1 (satu) rumah mewah, diimbangi dengan pembangunan 2 (dua) rumah menengah dan 3 (tiga) rumah sederhana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Agar masyarakat berpenghasilan rendah mampu membeli rumah, suku bunga dan uang muka KPR juga perlu diturunkan,” kata Teten mengutip Presiden Jokowi.
Ketua Umum DPP REI Eddy Hussi menjelaskan, guna mendukung program pemerintah membangun satu juta rumah para pengembang membutuhkan lahan yang besar. Pihaknya meminta pemerintah agar membangun infrastruktur di lahan-lahan baru itu, sehingga harganya bisa terjangkau.
REI juga berharap pemerintah segera menentukan zona-zona Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) khusus untuk lahan yang akan dibangun rumah MBR, sehingga NJOP-nya bisa ditetapkan dan dipatok, sehingga tidak terjadi kenaikan.
“Kita tadi sempat juga menanyakan tentang tax amnesty. Presiden menyampaikan itu sudah masuk dalam pembahasan, mungkin dalam waktu dekat itu bisa direalisasi kalau semua ini punya komitmen yang jelas,” kata Eddy.
Eddy menyatakan, REI berkomitmen membangun rumah bagi MBR yang lahannya berdekatan dengan kehidupan, ada penduduk-penduduknya, dan juga ada area-area yang tidak jauh dari tempat kerja.
Untuk diketahui REI berdiri pada 11 Februari 1972 di Jakarta dan telah menaungi sekitar 3.000 pengembang. Sepanjang 1994 -2014 REI telah membangun rumah bagi MBR sebanyak 3.069.810 unit. Sementara sejak Januari – Mei 2015 REI sudah membangun 247.000 unit rumah bagi MBR. (gir/gir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK