ESDM: Total dan Inpex Harus Tukar 30 Persen Saham Mahakam

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberi kesempatan kepada PT Pertamina (Persero), Total E&P Indonesie, dan Inpex Corporation untuk membahas secara detil mengenai beberapa skema bisnis menyusul ditetapkannya proporsi hak partisipasi (participating interest/PI) blok minyak dan gas bumi (migas) Blok Mahakam pasca 2017 mendatang. Dari yang dijadwalkan, ketiga perusahaan tersebut akan menggelar pembicaraan secara business to business pada Rabu (8/7).

"Mereka akan membicarakan FTP (first tranche petroleum), berapa (equity to be split) untuk negara, atau bisa saja langsung gross revenue. Kalau yang sudah-sudah dengan Pertamina, bagian negara itu 60 persen dan kontraktor 40 persen," kata Djoko Siswanto, Direktur Pegusahaan Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM di Jakarta, Jumat (3/7).

Pilihan Redaksi Pertamina Siap Negosiasikan Saham Mahakam dengan Pemda Kaltim Pertamina Beri Sinyal Tolak Satu Tuntutan Pemda di Mahakam Menteri ESDM: Kalau Mau 19% Saham Mahakam, Kaltim Harus Beli Jokowi Minta Masa Transisi Blok Mahakam Segera Dimulai Isyarat Pemerintah, Saham Daerah di Blok Mahakam 10 Persen Sah Kelola 100 Persen Mahakam, Ini Persiapan Pertamina

Selain mendiskusikan mengenai FTP dan Equity To Be Split, kata Djoko, pertemuan tersebut juga akan membahas perihal beberapa opsi mekanisme bisnis, seiring dengan putusan share down PI sebesar 30 persen yang diberikan Pertamina kepada Total dan Inpex.

Sebagai timbal balik, dua perusahaan migas yang berasal dari Perancis dan Jepang itu pun wajib memberikan sejumlah konsekuensi untuk menebus PI yang diberikan.

"Pemerintah kan jelas memberikan 100 persen PI Mahakam ke Pertamina, namun ada share down 30 ke Total dan Inpex dan 10 persen ke pemda. Kan bisa saja Inpex menukarnya dengan PI Masela dan Total di East Natuna," kata Djoko.

Sebelumnya, dalam rapat kabinet terbatas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar proses transisi Blok Mahakam di Kalimantan Timur segera disiapkan dan dimulai.

Dalam rapat tersebut, Jokowi juga meminta PT Pertamina (Persero) dan dua operator Mahakam sebelumnya untuk melakukan alih kelola dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi gangguan teknis yang bisa mengakibatkan produksi gas dan kondensat Mahakam turun drastis.

"Pembahasan aspek legal yang menyangkut draf kontrak baru, termasuk term and condition dengan para pihak harus segera disiapkan," ujar Jokowi di kantornya, Jakarta, Jumat (3/7).

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta agar Pertamina mampu menjalin komunikasi dengan semua pemangku kepentingan di Mahakam agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terutama antara pemerintah pusat, Pertamina, dan pemerintah daerah Kalimantan Timur.

Jokowi menuntut ketiga pihak itu untuk mendapatkan pemahaman yang sama dalam proses transisi ini. "Saya kira goal-nya adalah Blok Mahakam harus dikelola demi mewujudkan kedaulatan energi kita," kata Jokowi.

Selain Menteri ESDM Sudirman Said dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, rapat terbatas yang digelar sore tadi itu diikuti juga oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. (ded/ded)