Jakarta, CNN Indonesia -- Lemahnya penyerapan anggaran pemerintah hingga semester I 2015 dinilai menjadi salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga pertengahan tahun.
Lembaga keuangan multilateral Asian Development Bank (ADB) menilai wajar jika penyerapan anggaran pada semester awal masih lemah. Deputy Country Director ADB Edimon Ginting mengatakan biasanya pada awal tahun suatu pemerintahan baru diperlukan adaptasi dengan nomenklatur Kementerian dan Lembaga yang baru sehingga proses perencanaan dan eksekusi proyek banyak yang molor.
"Di tahun pertama pemerintahan memang selalu begitu, termasuk di tahun pertamanya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di 2005 lalu," ujar Edimon dalam paparannya di kantor ADB Jakarta, Selasa (7/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Proses adaptasi kementerian dan lembaga pun diperkirakan akan mulai stabil pada kuartal II. Dengan demikian, ADB memprediksi ada kenaikan penyerapan anggaran di semester II menjadi 88 persen.
"Di semester II kami sangat optimistis terhadap belanja pemerintah, karena memang sangat dibutuhkan di tengah pelemahan global saat investor masih bertanya-tanya. Di sini pemerintah harus menjadi
leader di depan dalam menggerakan perekonomian," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan penyerapan anggaran belanja negara selama enam bulan terakhir di 2015 sebesar Rp 773,9 triliun, meningkat sedikit 1,8 persen dibandingkan dengan realisasi semester I 2014 yang sebesar Rp 759,9 triliun.
Namun jika melihat total alokasi anggarannya yang mencapai Rp 1.984,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, maka kinerja belanja negara di paruh pertama tahun ini jauh dari harapan karena baru terserap 39 persen.
Perbaikan PerencanaanDi samping itu, ADB juga mengimbau perlu adanya perbaikan dalam koordinasi perencanaan pembangunan di tingkat pemerintah. Edimon menilai koordinasi yang jelas sangat dibutuhkan agar dalam mengeksekusi anggaran yang disediakan selama ini tidak meleset begitu saja.
"Barangkali juga perlu perbaikan komunikasi, terkait mana yang perlu menjadi proyek prioritas pembangunan target jangka panjang dan target jangka pendek dan perlu ada koordinasi agar tercipta kebijakan yang konsisten," ujarnya.
(gen)