Kepala BKPM, Franky Sibarani menjelaskan dengan naiknya porsi invesasi di sektor manufaktur diharapkan dapat menunjang pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen yang direncanakan pemerintah pada tahun depan.
Menurut Franky, strategi investasi tersebut sejalan dengan upaya peralihan ekonomi dari yang selama ini bersifat konsumtif menjadi lebih produktif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti yang dijelaskan Franky, BKPM memasang target investasi langsung di sektor manufaktur untuk tahun depan sebesar Rp 313,5 triliun, meningkat 47,94 persen dibandingkan dengan target tahun ini Rp 211,9 triliun.
Untuk merealisasikan pertumbuhan tersebut, Franky berjanji BKPM akan berkoordinasi dengan beberapa instansi untuk mendorong kebijakan yang pro investasi manufaktur. Pasalnya, sektor industri merupakan salah satu sektor prioritas penanaman modal di samping infrastruktur, pertanian, maritim, serta pariwisata.
"Concern investor di sektor industri padat karya dan orientasi ekspor adalah adanya kepastian formula penentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku setidaknya lima tahun serta kebijakan kerjasama perdagangan dengan negara lain untuk meningkatkan daya saing ekspor," tuturnya.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, BKPM menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 594,8 triliun atau meningkat 14,49 persen dibanding target realisasi tahun ini yang sebesar Rp 519,5 triliun. Di dalam angka tersebut, proporsi sektor industri pengolahan ditargetkan sebesar Rp 313,5 triliun (52,7 persen), sektor tersier termasuk infrastruktur sebesar Rp 183,7 Triliun (30,9 persen), serta sektor primer atau komoditas sebesar Rp 97,6 Triliun (16,4 persen).
Sementara itu, BKPM menargetkan kontribusi investasi di sektor manufaktur bisa mencapai 55,5 persen atau Rp 517,81 triliun dari total target investasi yang mencapai Rp 933 triliun pada 2019. Maka dari itu, mulai 2017 BKPM merencanakan lebih dari 50 persen investasi akan ditawarkan ke investor untuk dilakukan di luar Jawa, khususnya di 14 kawasan industri yang dicanangkan Kementerian Perindustrian. (ags)