2016, PT Kereta Api Masih Berharap Dapat Suntikan Modal

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Kereta Api Indonesia (KAI) berharap masih mendapat jatah Penyertaan Modal Negara (PMN) kendati pemerintah akan memangkas alokasi bantuan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Perusahaan kereta api pelat merah tersebut mengatakan bahwa PMN diperlukan untuk membiayai beberapa proyek perusahaan pada tahun depan.

Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro mengatakan jenis proyek yang akan dibiayai oleh PMN tersebut masih akan disusun di pembaruan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang kini pada tahap finalisasi. Sehingga dengan demikian, besaran PMN yang diminta perusahaan tahun depan juga akan mengikuti RJPP tersebut.

"Jadi kami akan tetap minta PMN, tapi untuk berapa besar angka kebutuhannya kami lihat dulu di RJPP yang di susun saat ini. Kalau ada yang butuh PMN ya di PMN-kan, kalau tidak ada ya sudah," kata Edi di Jakarta, Jumat (28/8).

Ia menambahkan, proyek-proyek kereta api perintis nantinya dipastikan tidak diprioritaskan untuk dibiayai menggunakan PMN mengingat pembangunannya ditanggung oleh Kementerian Perhubungan. Kendati demikian, ia belum memberi pernyataan apakah angka PMN tahun depan akan lebih kecil dibanding tahun ini.

Pilihan Redaksi Proyek LRT Macet, Pemerintah Minta Jakpro Bantu Adhi Karya Komisi VI DPR Ganjal Upaya AP II Cari Tambahan Modal PT PP Bidik Rp 1,9 Triliun Lewat Right Issue Tahun Depan

"Sebenarnya untuk proyek kereta di luar Jawa sudah diplot di Kalimantan, Sulawesi, bahkan sebentar lagi mau dimulai Makasar-Pare Pare. Ini kan merupakan proyek perintis, jadi nanti Kemenhub yang bangun. Untuk angkanya kami masih hitung," katanya.

Sebagai informasi, pada tahun ini PT KAI mendapatkan PMN sebesar Rp 2 triliun yang digunakan untuk pembangunan perlintasan Kereta Trans Sumatra sepanjang 2.168 kilometer. Proyek yang membutuhkan biaya sekitar Rp 64 triliun tersebut rencananya akan melewati beberapa provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.

Padahal, pada awalnya PT KAI meminta PMN sebesar Rp 2,75 triliun yang kemudian ditolak oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sedangkan pada tahun depan, pemerintah akan memangkas alokasi PMN BUMN sebesar Rp 39,42 triliun dari angka Rp 64,88 triliun pada tahun ini. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk memberikan anggaran lebih bagi program-program kesejahteraan masyarakat. (gen)