Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk menunda pembahasan usulan asumsi makro yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.
Menteri Keuangan, Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan merevisi asumsi makro untuk tahun depan setelah melihat hasil rapat keputusan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) yang akan digear Kamis (17/9).
"Iya (akan) diubah, sesuai yang paling realistis mencerminkan kondisi terakhir," ujar Bambang usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Selasa (15/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Awalnya pembahasan usulan asumsi makro 2016 dijadwalkan tuntas dalam Rapat Dengar Pendapat pada hari itu. Namun dalam paparan pandangan situasi ekonomi makro yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, keduanya sepakat menyebut perekonomian global saat ini tengah menghadapi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh rencana normalisasi kebijakan moneter The Fed.
Oleh karena itu, Anggota Komisi XI DPR RI mengusulkan pembahasan asumsi makro dalam RAPBN 2016 bisa dilakukan usai mengetahui hasil keputusan The Fed.
"Jika pemerintah dan BI menganggap keputusan The Fed sangat penting, kami usulkan asumsi makro RAPBN bisa dibahas kembali sehari atau dua hari setelah keputusan diambil," kata Anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo.
Andreas mengatakan pemerintah dan BI diberi kesempatan untuk menyusun asumsi makro RAPBN 2016 yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi pasar terkini.
"Kami usulkan pembahasan asumsi makro bisa dilanjutkan pada Senin (20/9) mendatang," katanya.
Berikut adalah indikator ekonomi makro yang diusulkan pemerintah dalam RAPBN 2016:
- Pertumbuhan Ekonomi 5,5 persen
- Inflasi 4,7 persen
- Nilai tukar Rp 13.400 per dolar
- Suku bunga SPN 3 bulan 5,5 persen
- Harga minyak mentah Indonesia US$ 60 per barel
- Lifting minyak 830 ribu barel per hari
- Lifting gas 1.155 ribu barel setara minyak per hari
(ags)