Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pemerintah mendirikan perusahaan induk (
holding) untuk beberapa badan usaha pelat merah terus berjalan.
Akan tetapi, di tahap awal pemerintah dipastikan akan lebih dulu membentuk perusahaan
virtual holding sebelum benar-benar merealisasikan rencana tersebut.
"Karena
holding butuh waktu, jadi minimal kami mulai dulu dengan
virtual holding atau membuat
roadmap (peta jalan)-nya dulu," ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno di kantornya, Senin (26/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, wacana pembentukan perusahaan
holding tak lepas dari instruksi Presiden Joko Widodo yang menginginkan beberapa BUMN dengan lini bisnis yang sama dikelompokkan ke dalam satu perusahaan induuk.
Hal ini dimaksudkan agar perusahaan BUMN tersebut dapat berkembang tanpa harus saling bersaing di lini bisnis yang sama.
Lebur Pertagas-PGNMenyusul instruksi tersebut, Menteri Rini mengisyaratkan bakal membentuk perusahaan
holding di beberapa sektor seperti pelabuhan, perkebunan, hingga penjualan minyak dan gas bumi.
Satu diantaranya adalah penggabungan anak usaha PT Pertamina (Persero) di sektor usaha gas bumi, PT Pertamina Gas (Pertagas) dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang beberapa tahun lalu sudah digaungkan.
"Pertagas-PGN lagi dilihat. Tapi itu merupakan program dari
roadmap (
holding migas)," tutur Rini.
Di kesempatan berbeda, Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan manajemen Pertamina akan mengikuti apa yang menjadi keputusan Kementerian BUMN perihal wacana pembentukan
holding migas.
Meski begitu, Wianda bilang pihaknya akan tetap melanjutkan proyek-proyek yang sudah dijalankan perseroan maupun anak usaha sambil menunggu rampungnya
roadmap mengenai
holding migas.
"Kami akan terus berfokus pada percepatan proyek infrastruktur gas seperti transmisi belawan KIM-KEK, Gresik-Semarang, Porong-Grati dan Muara Karang-Muara Tawar," kata Wianda.
(ags/gen)