Siapkan Dana 2016, Pemerintah Berutang Rp 1 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) alias sukuk negara senilai Rp 1 triliun dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran tahun 2016 (pre funding).

Penerbitan ini sesuai Undang-Undang No 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 yakni melaksanakan penerbitan SBSN pada akhir tahun 2015 guna menjamin ketersediaan anggaran pada awal tahun 2016.

Dikutip dari situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat, penerbitan yang digelar dengan cara pemesanan khusus (private placement) berlangsung pada Kamis (10/12).

SBSN yang diluncurkan merupakan jenis Project Based Sukuk (PBS) seri PBS-009 dengan status dapat diperdagangkan. Pemerintah menyematkan imbalan tetap 7,75 persen per tahun dengan yield 8,5 persen.

PBS-009 beraset dasar Barang Milik Negara (BMN) dan proyek APBN 2015.

Surat utang syariah tersebut akan jatuh tempo pada 25 Januari 2018. Pemerintah akan membayar kupon setiap tanggal 25 Januari dan 25 Juli dengan pembayaran bunga pertama jatuh pada tanggal 25 Januari 2016.

Sebelumnya, pemerintah berencana menerbitkan surat berharga negara (SBN) gross senilai Rp 532,4 triliun guna menutupi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Strategi penarikan utang di paruh awal tahun anggaran atau front loading pun ditingkatkan menjadi 61 persen dari total gross kebutuhan pembiayaan utang yang mencapai Rp 605,3 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan pemerintah akan menerapkan skema front loading di awal semester I 2016.

Pilihan Redaksi Menteri Rini Godok Opsi PMN dari Dana Penerbitan SUN Menkeu Buka Opsi Pendanaan PMN dari Penerbitan SUN Pemerintah Siap Obral Obligasi untuk Sedot Aset Repatriasi

Robert mengatakan dengan patokan defisit yang mencapai 2,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang tertuang dalam APBN 2016, pemerintah diperbolehkan menerbitkan sejumlah SBN dengan denominasi asing, seperti Global Bond, Euro Bond, Samurai Bond maupun SBN jenis syariah seperti Sukuk Global.

Khusus untuk sukuk, Robert mengatakan pemerintah berencana menerbitkan sukuk dengan total nilai Rp 130 triliun.

"Total opsi yang 4 ini, plus yang lain akan mendekati dari 30 persen dari penerbitan secara gross," ujar Robert di Kementerian Keuangan, belum lama ini. (gir/gen)