Jokowi: Serapan Angaran Lambat Picu Kontraksi Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi( mengingatkan kembali kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk memperhatikan kualitas penyerapan anggaran. Menurutnya, akan terjadi kontraksi ekonomi jika penyerapan APBN 2016 kembali terlambat seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Saya minta agar kegiatan segera dimulai pada Januari, jangan sampai terlambat karena kalau mundur akan terjadi kontraksi ekonomi," kata Presiden ketika menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Penghargaan Daerah Berprestasi Penerima Insentif Daerah 2016 di Istana Negara Jakarta, Senin (14/12).

Jokowi meminta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar segera menghentikan kebiasaan penyerapan anggaran di akhir tahun.

"Januari harus mulai. Ini akan saya pantau terus, daerah mana yang menumpuk dananya di bank," kata mantan Walikota Solo tersebut.

Ia menyebutkan penyerahan DIPA 2016 merupakan awal dari keinginan semua pihak untuk memperkuat agar proses pencairan anggaran lebih cepat dan merata dan memberikan efek ganda.

Lihat juga: Serapan Rendah, Jokowi Ubah Skema Pencairan Anggaran Daerah

Pagu belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 ditetapkan sebesar Rp2.095,7 triliun, meningkat sebesar Rp111,6 triliun atau 5,6 persen dibandingkan dengan pagu tahun ini. Anggaran tersebut terbagi untuk belanja K/L sebesar 37,4 persen, transfer ke daerah dan dana desa sebesar 36,7 persen, dan sisanya 25,8 persen disebar melalui Bendahara Umum Negara.

"Kegiatan agar segera dimulai, segera lakukan lelang proyek dan kegiatan di 2016 agar efektif berjalan. Saya minta kepada para menteri dan kepala daerah meninggalkan pola yang rutin, cari terobosan, pangkas kendala administrasi," katanya.

Untuk itu, Jokowi menginstruksikan jajarannya agar 42 ribu peraturan yang sifatnya menghambat dipangkas menjadi tinggal separuhnya.

Selain itu, presiden juga memerintahkan para menteri dan kepala daerah untuk mengecek dan memastikan pemanfaatan setiap pos anggaran belanjanya masing-masing.

"Jangan muncul jenis program yang tidak jelas, tidak konkret, jangan ada kalimat dan kata-kata bersayap," katanya.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar setiap daerah mengesahkan APBD 2016 tepat waktu. "Arahkan anggaran untuk kegiatan yang produktif," katanya.

Lihat juga: Menkeu Paksa Pemda Belanjakan Dana Menganggur di Bank Rp276 T

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menjelaskan alasan dipercepatnya penyerahan DIPA 2016 agar eksekusi belanja dibsa langsung dilakukan pada Januari.

"Untuk meningkatkan pelaksanaan anggaran perlu percepatan, terutama infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa skala besar," kata Menkeu. (ags/gen)