Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah terus menarik utang dan pinjaman luar negeri yang ditawarkan oleh sejumlah lembaga keuangan multilateral maupun bilateral karena menilai rasio utang dalam posisi yang aman.
Tercatat hingga Desember 2015 utang pemerintah sudah menembus posisi Rp3.089 triliun atau setara US$223,2 miliar dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) 27 persen. Posisi
outstanding utang pemerintah tahun lalu itu merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 17 tahun terakhir.
Meski demikian, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menganggap jumlah utang tersebut masih wajar. Ia beralasan defisit anggaran yang mencapai 2,8 persen terhadap PDB Indonesia masih kecil jika dibandingkan negara-negara lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Utang itu selama digunakan untuk kegiatan produktif pasti hasilnya positif," jelas Bambang dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (11/1).
Mengutip IMF ia pun membandingkan rasio utang terhadap PDB negara-negara yang dinilai memiliki karakteristik sama dengan Indonesia. Mulai dari Brasil yang memiliki rasio utang 70 persen dari PDB, Jepang 246 persen dari PDB, Turki 32 persen dari PDB, Italia 133 persen dari PDB, Amerika 105 persen dari PDB, dan Malaysia yang memiliki rasio utang mencapai 56 persen dari PDB.
"Utang Jepang dua kali lipat dari besar PDB nya, padahal Jepang bukan negara yang mau bangkrut. Jadi selama utang itu ada manfaatnya, kenapa tidak,” ujarnya.
Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebut utang sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang bahkan negara maju sekalipun, termasuk Indonesia. Asalkan rasio utang dan defisit anggaran tidak melanggar Undang-Undang (UU) Keuangan Negara dan digunakan semaksimal mungkin untuk kegiatan produktif seperti belanja modal maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
"Ketika penerimaan negara dari komoditas absen, yang maju adalah pemerintah lewat belanja modal, bukan barang atau
personal spending seperti gaji," kata Bambang.
Dari data Kemenkeu, realisasi belanja modal 2015 mencapai Rp213,3 triliun atau tumbuh sekitar 45 persen dibanding pencapaian 2014. Sementara total belanja kementerian/lembaga pada tahun lalu naik signifikan menjadi Rp 724,3 triliun dibanding Rp 577,2 triliun di periode 2014.
(gen)