Giliran Komisi Transportasi DPR Tolak Proyek Kereta Cepat
Lalu Rahadian | CNN Indonesia
Sabtu, 23 Jan 2016 15:02 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pasca menuai kritik dari sejumlah pihak, giliran Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) angkat bicara mengenai pengadaan proyek kereta cepat yang akan menghubungkan Jakarta-Bandung dengan panjang 142 kilometer (km).
Anggota Komisi V DPR RI Epyardi Asda berpendapat, pengadaan megaproyek yang diprediksi menelan anggaran menceapai US$5,5 miliar itu dinilai belum memiliki urgensi yang mendesak sehingga tidak perlu dibangun.
"Memang kereta cepat ini harus dipertanyakan urgensinya. Namun (soal) teknologinya, saya akui kita memang butuh karena kita sudah tertinggal jauh dengan negara lain," kata Epyardi di Jakarta, Sabtu (23/1).
Epyardi mengungkapkan, faktor yang turut menjadi pertimbangan dirinya tak merekomendasikan proyek kereta cepat berangkat dari pemilihan lokasi yang dinilai tak representatif.
Lantaran hanya menghubungkan jarak antar kota yang pendek, kata dia benefit pengadaan megaproyek ini diyakini tak bakal dirasakan oleh banyak pihak.
"Apakah dengan jarak pendek ini urgensinya sudah betul-betul diperlukan? Menurut saya belum layak. Masyarakat juga pasti kalau mau membawa keluarga (ke Bandung atau Jakarta) ya membawa mobil sendiri. Kecuali kalau kereta cepat ini dibuat dari Jakarta-Surabaya," tutr Epyardi.
Proyek Berbasis Utang, Nasib BUMN Terancam
Selain permasalahan mengenai minimnya benefit, menurut Epyardi hal yang sepatutnya disoroti bersama adalah adanya klausul kontrak pembangunan kereta cepat yang memposisikan Pemerintah sebagai penanggungjawab proyek.
Dia mengatakan, jika megaproyek tersebut gagal dibangun maka besar kemungkinan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan diambil oleh China.
Pengambilalihan badan usaha sendiri dikhawatirkan akan terjadi lantaran konsorsium 4 BUMN yang beranggotakan PT. Wijaya Karya, PT. Jasa Marga, PT. Kereta Api Indonesia, dan PT. Perkebunan Nusantara VIII terlibat langsung dalam proyek dengan jalan patungan dengan investor utama China Railway International Co Ltd.
"Bisa-bisa BUMN kita diambil alih oleh China kalau seandainya ini gagal. Dengan jarak yg pendek itu, ini segi bisnisnya bagaimana (menguntungkan atau tidak)? Kami sangsi jika diberikan kepada konsorsium 4 BUMN itu," ujarnya.
Berangkat dari hal tersebut, Epyarda pun memandang proyek kereta cepat masih mungkin dibatalkan oleh masyarakat. Penundaan proyek mungkin terjadi jika banyak masyarakat yang merasa tidak membutuhkan keberadaan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Seperti diketahui, jalur kereta cepat Jakarta-Bandung akan melalui empat stasiun dan dilengkapi satu dipo kereta. Di mana empat stasiun akan terletak di Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar, sementara dipo kereta akan berada di kawasan sekitar Tegalluar.
(dim)
"Memang kereta cepat ini harus dipertanyakan urgensinya. Namun (soal) teknologinya, saya akui kita memang butuh karena kita sudah tertinggal jauh dengan negara lain," kata Epyardi di Jakarta, Sabtu (23/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantaran hanya menghubungkan jarak antar kota yang pendek, kata dia benefit pengadaan megaproyek ini diyakini tak bakal dirasakan oleh banyak pihak.
Selain permasalahan mengenai minimnya benefit, menurut Epyardi hal yang sepatutnya disoroti bersama adalah adanya klausul kontrak pembangunan kereta cepat yang memposisikan Pemerintah sebagai penanggungjawab proyek.
Dia mengatakan, jika megaproyek tersebut gagal dibangun maka besar kemungkinan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan diambil oleh China.
Pengambilalihan badan usaha sendiri dikhawatirkan akan terjadi lantaran konsorsium 4 BUMN yang beranggotakan PT. Wijaya Karya, PT. Jasa Marga, PT. Kereta Api Indonesia, dan PT. Perkebunan Nusantara VIII terlibat langsung dalam proyek dengan jalan patungan dengan investor utama China Railway International Co Ltd.
"Bisa-bisa BUMN kita diambil alih oleh China kalau seandainya ini gagal. Dengan jarak yg pendek itu, ini segi bisnisnya bagaimana (menguntungkan atau tidak)? Kami sangsi jika diberikan kepada konsorsium 4 BUMN itu," ujarnya.
Berangkat dari hal tersebut, Epyarda pun memandang proyek kereta cepat masih mungkin dibatalkan oleh masyarakat. Penundaan proyek mungkin terjadi jika banyak masyarakat yang merasa tidak membutuhkan keberadaan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Seperti diketahui, jalur kereta cepat Jakarta-Bandung akan melalui empat stasiun dan dilengkapi satu dipo kereta. Di mana empat stasiun akan terletak di Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar, sementara dipo kereta akan berada di kawasan sekitar Tegalluar.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK