Jakarta, CNN Indonesia -- Komite Eksplorasi Nasional (KEN) meminta pemerintah turun langsung dalam melakukan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) dengan membantu menyediakan riset dasar terkait blok-blok prioritas yang menghasilkan.
Ketua KEN Andang Bachtiar mengatakan penyediaan riset dasar ini bisa memperingan belanja modal (
capital expenditure/capex) Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dalam melakukan kegiatan eksplorasi. Hal ini diharapkan bisa menjadi insentif menarik di tengah kelesuan eksplorasi akibat terjunnya harga minyak dunia ke level US$30-an per barel.
"Memang di saat seperti ini pemerintah harus tampil dalam melakukan riset dasar yang hasilnya bisa digunakan oleh KKKS untuk eksplorasi. Hal ini tak bisa dirasakan dalam jangka waktu sekian bulan, tapi dampak kepada KKKS bisa dalam jangka panjang," ujar Andang di Jakarta, kemarin malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, ia mencontohkan riset dasar yang bisa dilakukan pemerintah adalah survei geologi dan seismik di sekitar beberapa lokasi yang dianggap potensial, seperti sedimen di wilayah Jawa dan Sumatera. Selain itu, KEN juga mendorong pemerintah untuk lebih fokus dalam riset eksplorasi gas dangkal (
biogenic gas) yang belanja modalnya lebih murah dibanding gas konvensional.
"Eksplorasi
biogenic gas selama ini belum pernah dimanfaatkan sama sekali, padahal potensinya lumayan banyak. Kami melihat hal itu ada di
North West Java dan Mahakam Delta, dan ini kedalamannya hanya tiga ribu hingga empat ribu kaki sehingga biaya eksplorasinya lebih murah dibanding eksplorasi gas dalam," terangnya.
Wajar Pangkas CapexSelain mengandalkan riset, Andang juga meminta pemerintah untuk melakukan persuasi terhadap perusahaan jasa eksplorasi dari luar negeri untuk melakukan kegiatan lebih banyak di Indonesia. KKKS, ujarnya, harus ikut memanfaatkan tarif jasa yang juga turun akibat berkurangnya permintaan oleh perusahaan minyak di negara lain.
Ia mengatakan kalau pemotongan
capex eksplorasi oleh KKKS saat ini terbilang wajar karena aspek bisnis perusahaan yang sedang tidak mendukung. Sehingga adanya efisiensi biaya dari segi apapun harus dimanfaatkan oleh pemerintah dan KKKS.
"Banyak yang bilang ini saatnya eksplorasi, tapi tidak semua perusahaan punya paradigma seperti itu. Hanya perusahaan yang berani gambling yang bisa melakukan eksplorasi dan kini sudah saatnya tugas pemerintah untuk menggelorakan hal tersebut," tambahnya.
Menurut data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas), saat ini Indonesia memiliki 228 wilayah kerja eksplorasi yang tersebar di seluruh Indonesia.
Rencana Kerja dan Anggaran (
Work Program and Budget/WP&B) SKK Migas sepanjang 2016 juga mencatat rencana program eksplorasi tahun ini yang terdiri dari pengeboran 151 sumur eksplorasi. Angka ini lebih optimis dibandingkan tahun sebelumnya dimana 55 pengeboran sumur eksplorasi berhasil terealisasi dari 157 rencana pengeboran.
Selain itu, SKK Migas juga mencatat rencana seismik 2D sepanjang 11.126 kilometer, dan seismik 3D seluas 5.361 kilometer persegi sebagai bagian dari eksplorasi.
(gen)