Menkeu Dorong Pembiayaan Infrastruktur Dari Lembaga Non-Bank

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan menyatakan akan mendorong pembiayaan infrastruktur dengan menggunakan dana non-perbankan yang disediakan lembaga pemerintah seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai fasilitator penggalang dana non-perbankan.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan, mekanisme penggunaan dana non perbankan sejatinya juga bisa berasal dari dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), tabungan pensiun, hingga asuransi.

"SMI akan menjadi fasilitator untuk mendapatkan debt financing (pembiayaan utang) maupun equity financing (pembiayaan ekuitas) dengan menggunakan dana-dana (non-perbankan) tersebut kepada proyek infrastrukturnya," tutur Bambang saat ditemui di Gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta, Jumat(8/4).

Bambang memperkirakan, untuk tahap awal dana non-perbankan yang terkumpul bisa senilai Rp40,37 triliun. Di mana dana tadi akan digunakan untuk pembiayaan proyek Jalan Tol Trans Jawa.

"Potensi (dana non perbankan) sebagai tahap awal lumayan lah. Paling ngga cukup untuk biaya Tol Trans Jawa bisa ditutupi," cetusnya.

Menurut Bambang, pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan perbankan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengingat adanya keterbatasan. Di sisi perbankan, kata dia likuiditasnya pun terbatas.

Hal itu tercermin dari rendahnya porsi Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasional dibandingkan negara tetangga.

"Dana deposito kita itu masih relatif rendah, 40,7 persen dari PDB jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Singapore yang sudah mencapai 137 persen depositonya terhadap PDB, Malaysia 94 persen dan bahkan Filipina 55 persen," ujar Bambang.

Pilihan Redaksi Pemerintah Satukan Izin Pembangunan Smelter di Bawah BKPM Pemerintah, BI, OJK Bentuk Forum Pembiayaan Pembangunan Menkeu Ingatkan WNI dalam Panama Papers untuk Repatriasi Aset PTKP Rp4,5 Juta per Bulan Dorong Inflasi 0,06 Persen

Seperti diketahui, dalam APBN 2016 pemerintah menganggarkan belanja infrastruktur sebesar Rp313,5 triliun atau sekitar 8 persen dari total APBN 2016.

Sementara hingga 2019, diperkirakan kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur mencapai lebih dari Rp5 ribu triliun.

Beberapa waktu lalu, Direktur Investasi PT Taspen Imam Firmansyah menyatakan bahwa tahun ini perseroan menyasar tiga sektor investasi langsung yaitu infrastruktur, properti, dan jasa keuangan.

"Porsi investasi langsung sebesar 2,64 persen dari total dana kelolaan akan didominasi pada sektor infrastruktur, kemudian properti, dan jasa keuangan," ujar Imam. (dim)