Jakarta, CNN Indonesia -- Persediaan daging sapi menjadi salah satu aspek pangan yang diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia jelang dimulainya Ramadan 1437 Hijriah. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan pemerintah ingin memastikan agar para peternak sapi tak memotong stok secara sporadis.
Jusuf Kalla menjelaskan pemerintah memang mengkaji impor daging untuk mempertahankan persediaan sekaligus menekan harga yang kini sudah mencapai Rp130 ribu per kilogram. Namun, ia menekankan pemerintah tetap memikirkan dampak bagi peternak dalam negeri, bukan sebaliknya.
"Kebijakan pemerintah selalu dua hal, bagaimana baik untuk konsumen dan juga untuk peternak," kata Jusuf Kalla saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jumat (3/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria yang akrab disapa JK tersebut mengatakan jika pemerintah hanya memikirkan kepentingan konsumen, maka bisa saja mereka terus menerus melakukan impor sapi dari India dan membuat harga daging di pasaran hanya Rp60 ribu per kilogram. Namun, jika itu dilakukan, maka peternak bisa merugi dan stok sapi lokal menjadi tak laku.
Di sisi lain, JK menyatakan sebenarnya bisa saja pemerintah memilih untuk terus mengeluarkan stok yang dimiliki peternak tanpa melakukan impor. Namun itu pun memiliki risiko yang tak kalah besar.
"Bahaya juga kalau terlalu tinggi dari peternak, bisa-bisa yang betina ikut dipotong. Itu yang paling berbahaya," ujar JK.
Menurutnya, harga daging yang saat ini mencapai Rp130 ribu per kilogram tentu akan sangat menguntungkan bagi para peternak dan membuat mereka ingin terus mengeluarkan stok. Jika itu terus terjadi, lanjutnya, bukan hanya sapi ternak dan sapi betina saja yang akan dipotong, sapi perah pun bisa jadi korban.
Tak ingin hal itu terjadi, JK pun mengatakan rencana pemerintah melakukan impor sudah benar. Selain menekan harga, impor juga bisa menahan pengeluaran sapi lokal secara berlebihan.
"Jadi menyenangkan petani juga ada batasnya. Dia hanya memotong sapi jantan, jangan berlebihan. Ada dua cara (untuk menekan harga), menaikkan produksi atau kalau perlu impor ya impor. Hanya itu caranya, tak ada yang lain," jelas JK.
(gir)