
Wacana Holding BUMN Migas Mulai Menuai Kontroversi
Gentur Putro Jati, CNN Indonesia | Rabu, 22/06/2016 08:07 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum juga merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan mengatur pembentukan perusahaan induk (holding) di sektor energi. Berlarutnya hal tersebut membuat wacana penggabungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) ke tubuh PT Pertamina (Persero) mulai memicu kontroversi.
Andrianus Bias, Analis Samuel Sekuritas menyebut akuisisi PGN oleh Pertamina akan berdampak negatif bagi PGN maupun negara. Pasalnya aksi tersebut bakal bakal berimbas negatif bagi neraca keuangan perusahaan berkode saham PGAS.
Andrianus mengatakan saat ini peringkat utang PGN dari Moody's adalah AAA (idn) dengan outlook stabil.
"Sementara, peringkat utang Pertamina di bawah itu, sehingga PGN akan terkena dampak negatifnya" kata Andrianus, dikutip dari kantor berita Antara, Rabu (22/6).
Kondisi tersebut, membuat PGN yang sebelumnya mudah mendapatkan pinjaman, akan menjadi lebih sulit setelah berada di bawah Pertamina.
"Penggabungan PGN ke dalam Pertamina akan menurunkan kepercayaan publik terhadap PGN yang dapat mempengaruhi keyakinan 'potential lender' untuk memberikan pinjaman dengan bunga yang kompetitif," ujarnya.
Sementara kerugian yang dialami negara dengan penggabungan tersebut, nantinya dividen yang dibayarkan PGN tidak lagi langsung ke kas negara, akan tetapi dikonsolidasikan sebagai laba Pertamina. Sehingga porsi yang akan masuk ke negara bisa lebih kecil dibandingkan PGN masih berstatus BUMN.
Namun, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto masih meyakini bahwa pembentukan holding migas perlu dilakukan untuk menjawab tantangan industri migas nasional. Dwi mencatat saat ini produksi Pertamina baru mencapai 26 persen dari total produksi nasional dan masih menjadi nett importer untuk 50 persen kebutuhan harian bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.
Dwi mengungkapkan hasil pengkajian mendalam yang dilakukan timnya, menyebutkan justru ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh Pertamina dan PGN dengan bergabung menjadi satu.
Pertamina sebagai perusahaan induk diharapkan mampu meningkatkan produksi domestik melalui sumber pendapatan baru transmisi dan distribusi yang telah dibangun oleh PGN. Pertamina dan PGN juga bisa bekerjasama untuk mempercepat pengembangan Coal Bed Methane (CBM), peningkatan sumber LNG, peningkatan kapasitas investasi perusahaan, peningkatan pendapatan sekitar US$150 juta-US$250 juta per tahun, sinergi kontribusi pajak, sinergi belanja modal, serta peningkatan total aset perusahaan.
Dwi yang juga mantan bos PT Semen Indonesia Tbk, menuturkan pengalamannya memimpin pelaksanaan holding tiga perusahaan semen di Indonesia yang berhasil meningkatkan laba bersih perusahaan lebih dari sepuluh kali lipat setelah melakukan strategi holding.
“Ketika perusahaan ini berjalan sendiri-sendiri, total laba bersih dari perusahaan adalah Rp500 miliar. Tapi setelah kira-kira delapan tahun perusahaan ini melakukan holding, menghasilkan laba bersih sekitar Rp5,5 triliun. Jadi, lebih dari 10 kali peningkatan dalam kurun waktu delapan tahun,” jelasnya. (gen)
Andrianus Bias, Analis Samuel Sekuritas menyebut akuisisi PGN oleh Pertamina akan berdampak negatif bagi PGN maupun negara. Pasalnya aksi tersebut bakal bakal berimbas negatif bagi neraca keuangan perusahaan berkode saham PGAS.
Andrianus mengatakan saat ini peringkat utang PGN dari Moody's adalah AAA (idn) dengan outlook stabil.
"Sementara, peringkat utang Pertamina di bawah itu, sehingga PGN akan terkena dampak negatifnya" kata Andrianus, dikutip dari kantor berita Antara, Rabu (22/6).
Kondisi tersebut, membuat PGN yang sebelumnya mudah mendapatkan pinjaman, akan menjadi lebih sulit setelah berada di bawah Pertamina.
"Penggabungan PGN ke dalam Pertamina akan menurunkan kepercayaan publik terhadap PGN yang dapat mempengaruhi keyakinan 'potential lender' untuk memberikan pinjaman dengan bunga yang kompetitif," ujarnya.
Sementara kerugian yang dialami negara dengan penggabungan tersebut, nantinya dividen yang dibayarkan PGN tidak lagi langsung ke kas negara, akan tetapi dikonsolidasikan sebagai laba Pertamina. Sehingga porsi yang akan masuk ke negara bisa lebih kecil dibandingkan PGN masih berstatus BUMN.
Namun, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto masih meyakini bahwa pembentukan holding migas perlu dilakukan untuk menjawab tantangan industri migas nasional. Dwi mencatat saat ini produksi Pertamina baru mencapai 26 persen dari total produksi nasional dan masih menjadi nett importer untuk 50 persen kebutuhan harian bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.
Dwi mengungkapkan hasil pengkajian mendalam yang dilakukan timnya, menyebutkan justru ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh Pertamina dan PGN dengan bergabung menjadi satu.
Dwi yang juga mantan bos PT Semen Indonesia Tbk, menuturkan pengalamannya memimpin pelaksanaan holding tiga perusahaan semen di Indonesia yang berhasil meningkatkan laba bersih perusahaan lebih dari sepuluh kali lipat setelah melakukan strategi holding.
“Ketika perusahaan ini berjalan sendiri-sendiri, total laba bersih dari perusahaan adalah Rp500 miliar. Tapi setelah kira-kira delapan tahun perusahaan ini melakukan holding, menghasilkan laba bersih sekitar Rp5,5 triliun. Jadi, lebih dari 10 kali peningkatan dalam kurun waktu delapan tahun,” jelasnya. (gen)
ARTIKEL TERKAIT

Holding BUMN Energi Menguntungkan Pertamina dan PGN
Ekonomi 2 tahun yang lalu
Calon Holding BUMN Taksir Investasi PGN-Pertagas Capai US$1 M
Ekonomi 2 tahun yang lalu
Industri Pengguna Gas Bisa Berharap Banyak dari Holding BUMN
Ekonomi 2 tahun yang lalu
Gabung Pertamina, PGN Usul Tukar Guling Saham Pertagas
Ekonomi 2 tahun yang lalu
Bos PGN Irit Komentar Soal Holding BUMN Energi
Ekonomi 2 tahun yang lalu
Bos Pertamina Tak Ingin PGN Alergi Wacana Holding BUMN
Ekonomi 2 tahun yang lalu
BACA JUGA

Polisi Kerahkan 5 Ribu Personel Kawal Demo Karyawan Pertamina
Nasional • 20 July 2018 12:23
Ribuan Karyawan Pertamina Demo, Minta Rini Soemarno Dicopot
Nasional • 20 July 2018 10:35
JATAM Kritik Langkah Pemerintah Divestasi Saham Freeport
Nasional • 14 July 2018 03:20
Menanti Taji KPK Jerat BUMN sebagai Tersangka Korupsi e-KTP
Nasional • 26 April 2018 18:54
TERPOPULER

Menjawab Kegamangan Prabowo Unicorn Bawa Dana ke Luar Negeri
Ekonomi • 3 jam yang lalu
Beda dari BPS, Jokowi Klaim Pakai Data Impor Jagung Kementan
Ekonomi 2 jam yang lalu
IHSG Kompak Melesat Bersama Bursa Asia
Ekonomi 1 jam yang lalu